Dia mengatakan, adanya dan Pokir ini harus disertai transparansi untuk mencegah politisasi. Sehingga, masyarakat atau para calon anggota dewan yang bukan petahana juga mengetahuinya.
Selain itu, dewan harus memberikan alasan kepada masyarakat apa dasar mereka merubah anggaran dengan jumlah cukup besar. Masyarakat juga perlu tahu dan paham (peruntukan pokir) jangan sampai nanti ada miskomunikasi antara perubahan anggaran sekarang dengan kondisi masyarakat.
Dia menilai, sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya perubahan anggaran tersebut. Selama pokir tersebut dianggap lebih penting dari beberapa program di Cimahi. Namun, dalam penggunaannya, harus disinkronkan dengan program dinas.
“Tujuannya jelas yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Mungkin saja ini jadi formula baru yang bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini ada di Cimahi,” ujarnya. (ziz/yan).
