”Kita tidak bisa tiba-tiba menjelaskan ke guru dana tidak bisa cair. Masa dengan ucapan saja. Harus ada hitam di atas putih dari Disdik Jabar. Masa mereka tidak akan dikasih honor. Biaya operasional lain bagaimana,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sekolah swasta 90 persen merupakan guru honorer. Berbanding terbalik dengan sekolah negeri. ”Honornya dari BPMU. Kami meminta perhatian dari pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik. Kami banyak yang nombok untuk operasional sekolah,” tutupnya.
Sementara itu Sekretaris Disdik Jabar Firman Adam yang beraudensi dengan para kepala sekolah menjawab, Disdik Jabar mengajukan anggaran BPMU senilai Rp 700 miliar pada tahun 2017. Dengan besaran jumlah Rp 500 ribu dan Rp700 ribu per siswa per tahun. ”Kemudian, diputuskan usulan, disetujui hanya Rp 335 miliar. Kekurangannya dibayar di anggaran perubahan,” jelasnya.
Pihaknya menegaskan bukan tidak pro kepada kepala sekolah. Namun karena terbentur regulasi, maka pihaknya akan membahas kembali permasalahan tersebut dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar. ”Hasil koordinasi akan disampaikan kepada ketua FKSS Jabar,” katanya.
”Regulasi ada tentang perubahan penjabaran APBD. Pedoman BPMU akan kita telusuri, koreksi dan disempurnakan agar tidak menjadi masalah ketika diaudit oleh lembaga berwenang. Besok akan didiskusikan dengan Bappeda,” tutupnya. (and/ign)
