SOREANG – Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser menyambut baik rencana dari Pemerintah Pusat, yang akan memberikan anggaran untuk Pemerintah Kelurahan. Bahkan, pihaknya berjanji akan menyesuaikan anggaran tersebut pada 2019 mendatang.
Dadang mengatakan, Selama ini, Pemkab sudah memberikan anggaran untuk 10 Kelurahan. namun jumlahnya tidak besar seperti anggaran untuk setiap Desa.
“Di anggaran perubahan sekarang sudah dianggarkan tetap memberikan anggaran, namun belum signifikan. Tapi payung hukum sekarang sudah turun mengenai dana Kelurahan,” ujar Dadang saat ditemui di Soreang, kemarin (29/10).
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu berharap, anggaran untuk Kelurahan nantinya dapat signifikan, sama besarnya dengan anggaran Desa, yang selama ini sudah berlangsung. Hal tersebut demi pembangunan dan perkembangan infrastruktur di setiap Kelurahan.
“Terutama di Baleendah kelihatan Desa yang memilliki otonom dan dapat dana minimal Rp 1,2 miliar sampai Rp 7 miliar. Kelurahan hanya Rp 250 juta kan jomplang. Kalau sekarang sudah ada payung hukum dari Jakarta (perintah),” katanya.
Dadang pun berjanji akan menyesuaikan anggaran Kelurahan ini pada 2019. Setidaknya, kata dia, jumlah anggaran Kelurahan ini minimal mendekati jumlah Dana Desa (DD). “Itu silakan (pemerintah) pusat DD mau diluncurkan ke Kelurahan mangga. Kalau kami ada anggaran alokasi dana Kelurahan. Sekarang masih Rp 250 juta supaya gampang 2019 akan kita sesuaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung menyambut baik rencana Pemerintah Pusat, yang akan memberikan anggaran untuk Kelurahan. Namun, pemberian anggaran untuk Kelurahan jangan sampai mengganggu dan mengurangi anggaran DD.
Ketua Bidang Hukum Apdesi Kabupaten Bandung, Alo Sobirin mengatakan, sebenarnya pemberian anggaran untuk Kelurahan akan sangat membantu pembangunan di masyarakat. Karena, untuk sebuah Kabupaten yang memiliki Pemerintahan Kelurahan dan Desa seperti di Kabupaten Bandung, terlihat sekali perbedaannya.
Seperti Kelurahan yang berada di daerah pinggiran Kota, cenderung kumuh dengan sejumlah permasalahan lainnya yang ada di sana. Hal ini berbeda dengan Pemerintahan Desa dan wilayahnya, yang relatif lebih maju dan berkembang. Karena selama ini Pemerintah Desa dan wilayahnya, memang memiliki anggaran untuk pembangunan.
