oleh

Lippo Group Bisa Jadi Tersangka Korporasi

JAKARTA – KPK mengungkap kode-kode komunikasi di kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional perusahaan Lippo, Billy Sindoro.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan kode-kode komunikasi yang digunakan para pejabat di tingkat dinas-dinas di Kabupaten Bekasi. Febri menjelaskan penggunaan kode-kode komunikasi itu untuk menghindari pemanggilan nama para pejabat di tingkat dinas.

Baca Juga:  Demi Meneliti Penyebaran Covid-19, Inggris Adakan Eksperimen Melalui Acara Konser Tanpa Prokes

”Salah satunya menggunakan kode Tina Toon. Selain itu ada kode komunikasi Melvin, Windu dan penyanyi yang digunakan para pejabat di tingkat Dinas,” kata Febri kepada Fajar Indonesia Network, di Jakarta, kemarin (16/10).

Febri menduga penggunaan kode-kode komunikasi itu untuk menghindari pengawasan aparat dan tidak diketahui secara langsung. Namun pria lulusan Universitas Gadjah Mada itu menegaskan, KPK juga memiliki cara untuk mengenali bahasa kode dalam komunikasi tertutup tersebut.

Baca Juga:  Jadi Penopang Ekonomi, Pemda KBB Dorong UMKM Eksis di Tengah Pandemi Covid-19

”Kami duga itu sengaja dilakukan agar ketika komunikasi itu terpantau itu tidak bisa diketahui langsung siapa yang sedang berkomunikasi dan bicara tentang apa. Tapi KPK punya pengalaman banyak sekali kasus korupsi yang gunakan sandi-sandi seperti ini,” kata Febri.

Sementara itu Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengembangan terkait kasus dugaan suap dalam izin proyek pembangunan Meikarta ini. Dia menyebutkan KPK tidak akan segan-segan menjerat perusahaan Lippo dengan hukum pidana korporasi jika memang terbukti.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga