BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana akan memanggil segera para komisaris dan direktur utama seluruh BUMD Jabar yang berkinerja buruk.
Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban terkait banyaknya penyertaan modal yang sudah dikucurkan namun sampai saat ini tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Bahkan, malah membebani APBD.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pemanggilan ini rencanannya akan dilakukan mingu depan, nantinya pertemuan tersebut lebih meminta pertanggungajawaban mereka dan komitmen kewajiban untuk bisa menambah PAD.
Selain itu, untuk keseriusan pengelolaan BUMD pihaknya akan membuat fakta integritas dengan direktur utama dan komisaris untuk bisa memperbaiki kinerja BUMD dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
’’Nanti akan kita lihat dan dengar penjelasan terkait permasalahan atau kendala yang tengah dihadapi BUMD karena bisa saja dari BUMD-nya atau justru dari Pemerintah Provinsi Jabar sendiri,’’kata Uu.
Uu mempertanyakan, bantuan penyertaan modal yang diberikan ke BUMD yang nilainya mencapai ratusan miliar tidak mengahasilkan apapun. Sehingga, apabila diberikan kesempatan memperbaiki kinerja namun hasilnya mngecewakan maka dengan terpaksa jabatan jajaran direksi akan dicopot.
“Kalau tetap saja tidak mampu meningkatkan PAD, buat apa ada BUMD-BUMD itu (yang berkinerja buruk). Nanti Kita bisa copot atau dirotasi atau memang dibubarkan atas persetujuan DPRD karena ini peraturan DPRD tentang lahirnya perusahaan,” tegas Uu.
Namun demikian kata Uu, rencana tersebut akan dilakukan setelah melihat hasil pertemuan dengan para direktur atau komisaris BUMD yang ada di Jabar, khususnya yang berkinerja buruk seperti PT Jasa Sarana dan sebagainya.
“Untuk detail BUMD-BUMD mana saja, saya belum begitu hapal rinciannya yang jelas dari hasil laporan terkait BUMD yang berkinerja buruk akan Kita panggil segera, dan tidak untuk Bank BJB karena BUMD ini berkinerja baik,” ujarnya.
Adapun pemanggilan BUMD ini tambah Uu, sudah disetujui oleh Gubernur Jawa Barat. Bahkan, ada instruksi langsung agar segera melakukan pembenahan atas BUMD-BUMD.
“Kang Emil sudah memberikan kewenangan kepada kami untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian. Saya akan panggil mereka minggu depan untuk dimintai pertanggungjawabannya,” kata Uu.
