BANDUNG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan untuk dapat memenangkan Pemilu 2019. Dia meminta seluruh kader dan para calon anggota legislativenya untuk terjun langsung ke masyarakat.
Hal itu dikatakan Dedi sesaat sebelum Dialog Nasional bertajuk ”Partai Gollar Kembali Ke Akar” yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, kemarin (18/9). Acara yang melibatkan seluruh kader partai Golkar se Jawa Barat itu sebagai narasumber Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Direktur Poltracking Hanta Yudha, dan moderator Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali.
”Jangan pakai rapat-rapat terbuka, tapi kunjungi masyarakat. Catat keluhan, dan yang lainnya,”kata mantan Bupati Purwakarta di kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, kemarin (18/9).
Selain diharuskan turun ke masyarakat secara langsung, kader dan para caleg pun harus mewaspadai hiruk pikuk Pileg dan Pilpres. “Hari ini perbincangan-perbincangan yang ada di media massa atau media sosial itu hanya ada tataran Pilpres. Pemberitaan Pileg nyaris tidak ada. Dan itulah yang harus diwaspadai. Kalau ini yang terjadi kita harus waspada di bilik suara milih presiden saja,” ujarnya menegaskan.
Disamping itu kata dia, saat ini Partai Golkar Jawa Barat haruslah memulai untuk mengidentifikasi kerangka-kerangka pemikiran untuk terus mendorong kepemimpinan masa depan, dan menuju Indonesia masa depan.
”Identifikasi kerangka itulah yang dibangun agar mendorong Golkar untuk membicarakan tentang Indonesia masa depan kepemimpinan masa depan,” tandasnya.
Tak hanya itu Kang Dedi pun meminta Sekretaris Umum Partai Golkar Jabar untuk melakukan fakta integritas dengan para Caleg baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Fakta integritas itu kata dia, dilakukan dengan cara membuat satu batasan pencapaian suara yang diperoleh oleh setiap caleg Partai Golkar.
”Misalnya Kota Cimahi minimal harus 3 ribu suara, kalau tidak bisa mencapai target jangan dicalonkan untuk tahun depan. Kalau Provinsi minimal 30 ribu, kalau tidak bisa mencapai tidak berhak menjadi pengurus Golkar di kepengurusan selanjutnya,”tambahnya.
