CIMAHI – Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi, mencatat hingga 2017 tercatat ada 8000 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terdaftar, namun hanya ada 2000 UKM saja yang masih bertahan.
Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi Adet Chandra Purnama mengatakan, sebenarnya untuk jumlah UKM ada peningkatan, namun jumlahnya tidak akan tetap atau fluktuatif.
“Namanya usaha itu kan pasti ada yang mampu bertahan, ada yang pelakunya tidak kuat dengan ekosistem UKM akhirnya mundur,” ujar saat ditemui di Komplek perkantoran kemarin (6/9).
Adet mengaku, bagi para pelaku UKM atau yang baru akan merintis, saat ini Pemkot belum bisa memberikan bantuan berupa modal untuk memulai usaha. Tapi Pemerintah hanya membantu berupa pendampingan, fasilitas, bimbingan dan hal teknis lainnya.
“Memang banyak yang datang ke kami meminta modal untuk usaha, tapi kan dari pemerintah tidak ada bantuan modal. Tapi mereka bebas menggunakan fasilitas Cimahi Technopark saat baru merintis,” ujarnya.
Selain itu, bantuan diberikan, lanjutnya, dengan menyambungkan para pelaku UKM dengan perbankan berupa akses kredit. Namun sebelumnya para pelaku harus membuat konsep UKMnya sejelas mungkin. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempunyai target market dan punya pesanan yang siap dipasarkan.
“Dari situ, kita sambungkan dengan perbankan, dengan sistem permodalan pinjam dari bank. Kalau bank investasi modal, sepertinya agak sulit,” jelasnya.
Adet menyebutkan, saat ini ada sekitar 20 persen UKM dari 2000 UKM aktif naik kelas, dari UKM menjadi Industri Kecil Menengah (IKM), atau sekitar 400 IKM dan itu sebenarnya sudah menjadi perkembangan tersendiri.
“Dari UKM jadi IKM itu bisa menambah pekerja, misalnya dari 10 jadi 15 atau sampai 25. Modal meningkat, jaringan pemasaran meluas. Cetus dia.
Adet menambahkan, pihaknya selalu koordinasi dengan Disnakertrans untuk melihat kategori pekerja atau pelaku UKM, dicocokkan by name by address, kan nanti bisa dilihat berapa pengurangan jumlah penganggurannya.
’’Sedikit banyak Disdagkoperin berperan menyumbang 1000 lapangan kerja sesuai program Wali Kota Cimahi,” ucapnya.
Namun, ditengah kondisi perekonomian sekarang ini nilai tukar rupiah belakangan menjadi kekhawatiran pihaknya pada keberlangsungan UKM di Cimahi. Sebab, tak sedikit produksi UKM yang raw materialnya perlu diimpor. Apalagi, untuk UKM yang bergerak di bidang kraft, makanan dan minuman, telematika, serta fesyen.
