BANDUNG – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Tubagus Hasanuddin mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden, melanggar aturan. Dia bahkan menyebutkan gerakan itu provokatif karena dapat mengganggu ketenteraman baik di Nasional maupun di Jawa Barat.
”Banyak yang meminta saya untuk melawan aksi tersebut agar tidak semakin meluas khususnya di Jawa Barat. Rekan-rekan juga mendesak saya untuk turun ke lapangan. Bukannnya tak berani, tapi malu pada rakyat,” kata Hasanuddin saat menemui puluhan warga yang meminta gerakan #2019GantiPresiden dihentikan di Bandung, kemarin (3/8).
Dia menegaskan tidak akan melakukan aksi tandingan demi menjaga kondusivitas di Jawa Barat. ”Dengan segala hormat saya tidak akan melakukannya. Karena apa, kami khawatir ada bentrok. Kami hanya akan berdoa supaya Jawa Barat tetap damai dan kondusif dalam keadaan seperti apa pun,” ujar dia.
Pria yang akrab disapa Kang Tb ini menuturkan, kehidupan berdemokrasi harus dijalankan dengan tetap mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang ada.
Sehingga, dia meminta semua pihak untuk tidak menyalahi aturan dalam menjalankannya. ”Pilpres kan ada tahapannya, sekarang belum masuk ke tahapan kampanye. Saat ini saya melihat ada kelompok tertentu yang tidak ikuti aturan yang ditetapkan negara, mereka mendeklarasikan untuk mengganti presiden,” tegasnya.
Selain menyalahi aturan, tegasnya, gerakan #2019GantiPresiden sifatnya provokatif sehingga dapat menimbulkan konflik antara masyarakat. ”Di beberapa tempat terjadi bentrokan, di Riau dan Batam. Kami memohon ke seluruh komponen, elemen, tidak melakukan provokasi. Mari kita jaga keutuhan NKRI, kedamaian, wabil khusus di wilayah Jawa Barat,” katanya.
Mengingat adanya gerakan inkonstitusional itu, Hasanuddin meminta aparat terkait khususnya kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap tegas dengan melarang deklarasi #2019GantiPresiden.
”Saya mohon kepada aparat kepolisian, yang tidak sesuai aturan, bisa menindaknya. Termasuk KPU, agar hukum ditegakkan. Belum waktunya kita kampanye presiden,” tandasnya.
Sementara itu, politisi PKS yang juga Humas Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan gerakan tagar yang berawal dari aspirasi masyarakat ini sebuah kewajaran dalam berdemokrasi apalagi usai itu ada tagar serupa sebagai tandingan.
