Sementara itu, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Bowo Sidik Pangarso mengatakan, pihaknya tidak mau mencampuri masalah hukum yang sedang berjalan, meski rekan separtainya menjadi tersangka dalam kasus suap tersebut. ”Itu masalah hukum, saya tidak bisa campur,” kata Bowo Sidik di Gedung Nusantara I DPR-RI, kemarin (16/7).
Selain itu, politisi asal Jawa Tengah (Jateng) itu menyarankan agar aparat penegak hukum (KPK-red) menjalankan tugasnya dengan baik dan dilakukan secara tranparan dan terbuka tanpa tebang pilih. Bahkan, dirinya meminta agar pihak-pihak lain tidak menghalangi-halangi proses hukum yang sedang berjalan. “Saya pikir KPK sudah melakukan penyegelan dan saya pikir itu haknya hukum, KPK untuk melakukan kewajibannya, tugas-tugasnya yang penting secara feer, transparan dan terbuka tanpa pandang pilih. Dan kami minta supaya semuanya tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan,” pintanya.
Meski Partai Golkar sudah dinon-aktifkan Ani Saragih dari semua jabatannya baik di pengurusan partai maupun sebagai Anggota DPR-RI, Partai Golkar tetap memberikan bantuan hukum kepada Eni Maulani Saragih dalam menjalankan persidangan nanti. ”Sudah ada jawaban dari teman-teman Partai Golkar, akan memberikan bantuan hukum buat Bu Eni,” akuinya. (RBA/RIF/FIN)
