SOREANG – Seleksi pendaftaran anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota/kabupaten diperketat, hal ini seiring berubahnya dari lembaga adhoc menjadi badan permanen. Salah satu persyaratan baru yang ditekankan adalah seorang anggota Bawaslu tidak boleh rangkap jabatan apapun.
Sekertaris Tim Seleksi Bawaslu Jabar, Dede Kania mengatakan, diperketatnya seleksi pendaftaran calon anggota Bawaslu, diantaranya adalah tidak diperkenankan rangkap jabatan. Termasuk jabatan dalam organisasi masyarakat (Ormas), pekerjaan dan juga jabatan lainnya.
“Karena sekarang ini Bawaslu menjadi badan permanen maka anggotanya tidak boleh rangkap jabatan sekecil apapun.
Penguatannya yakni harus kerja penuh waktu, tidak boleh paruh waktu.Termasuk pekerjaan, misalnya merangkap sebagai dosen atau pekerjaan lainnya, kalau ketahuan bisa diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),”kata Dedeh,” usai rapat koordinasi stakeholder Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Hotel Sutanraja Soreang, kemarin (3/7).
Dede melanjutkan, karena menjadi badan permanen, masa jabatan anggota Bawaslu selama lima tahun. Tidak seperti yang sedang berjalan seperti saat ini sebagai anggota adhoc yang dibentuk berdasarkan kebutuhan. Anggota Bawaslu disetiap Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah penduduk pemilih, misalnya untuk Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk 3,6 juta dengan jumlah pemilih sekitar 2 jutaan, jumlah anggota Bawaslunya sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk daerah yang jumlah pemilihnya kecil seperti Kabupaten Pangandaran, jumlah anggota Bawaslunya hanya 3 orang.
“Untuk pendaftaran dijaring enam kali lipat dari kebutuhan. Pendaftaran berakhir besok Selasa (4/7). Tapi tidak menutup kemunginan akan diperpanjang, kalau belum memenuhi kuota,”akunya.
Dede melanjutkan, seleksi dilakukan beberapa tahap. Mulai dari seleksi administrasi, psilogis, kesehatan dan wawancara. Perbedaan lainnya pada tahap seleksi calon anggota Bawaslu saat ini, jika sebelumnya yang bersangkutan adalah anggota Panwaslu atau Panwascam, harus dibuktikan dengan sejumlah alat bukti, tak hanya sebatas pencantuman dalam riwayat/ pengalaman kerja saja.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Bandung, Yudi Haryanto mengatakan, berubahnya Panwaslu menjadi badan permanen merupakan suatu kemajuan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan menjadi badan tentunya fungsi pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu bisa efektif.
