BANDUNG – Aliansi Mahasiswa Penggugat Pilkada menemukan sejumlah kecurangan politik uang dalam Pilkada serentak 2018. Dugaan politik uang tercium di sejumlah di Jawa Barat.
”Kabupaten Bogor, Subang, Kota Sukabumi, Kota Bogor, dan wilayah di Jawa Barat lainnya terindikasi ada kecurangan money politic,” ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa Penggugat Pilkada Hasyemi Faqihuddin, kemarin (29/6).
Oleh karena itu, dirinya meminta Mahkamah Konstitusi untuk segera mengambil sikap. Bahkan, bila perlu mengadakan pemungutam suara ulang di sejumlah daerah. ”Kami terdapat beberapa bukti yang telah dikumpulkan,” ucapnya.
Menurutnya, sudah jelas dalam aturan money politic itu dilarang. Apalagi kecurangan itu untuk meraup suara dalam kontestasi Pilkada serentak. ”Sudah jelas money politic itu dilarang,” ungkapnya.
Dia pun akan mendesak Bawaslu RI untuk tegas dalam mengawasi Pilkada serentak 2018. Menurutnya, sampai saat ini Bawaslu RI telah kecolongan dalam pengawasan Pilkada. ”Jelas sekali, sampai saat ini Bawaslu RI telah kecolongan dalan pengawasan Pilkada tahun ini,” terangnya.
Hal itu termasuk desakan ke KPU RI. Terutama untuk menindak dan memroses KPU di beberapa Kota/Kabupaten yang terindikasi permainan. ”KPU RI untuk segera mengambil langkah tegas dan memproses Ketua KPU di bebeberapa kabupaten yang terindikasi permainan,” bebernya.
Oleh karena itu Aliansi Mahasiswa Penggugat Pilkada berencana menggelar aksi demo terhadap penyelenggara Pemilu. Hal itu terkait dugaan money politic pada kontestasi Pilkada serentak yang digelar, Rabu (27/6) lalu.
”Kami akan menggelar aksi di Bawaslu RI, KPU RI Hingga Mahkamah Konstitusi. Kami akan membawa bukti otentik,” pungkasnya. (nie/rmo/ign)
