BANDUNG – Sebanyak 50 bupati dan walikota menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua di Redtop Hotel and Convention Centre Jakarta, Selasa (8/5).
Penandatanganan itu disebut-sebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi di daerah masing-masing.
Perlu diketahui, gerakan sudah bergulir sejak 2017, saat itu 25 kabupaten/kota terpilih. Sementara 25 kabupaten/kota lainnya ditargetkan akan mengikuti gerakan yang sama di tahun 2019. Kemenkominfo yang menginisiasi gerakan ini bekerjasama dengan Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kementerian Perekonomian, Kantor Staf Presiden dan Kemenpan-RB.
Menkominfo RI Rudiantara mengimbau gerakan tersebut targetnya harus jelas, oleh karenanya pihaknya bekerjasama dalam sebuah ekosistem. “Kami melihat bahwa smart city ini harus dibuat target yang jelas. Kominfo tidak bergerak sendiri, karena smart city bukan melulu soal teknologi. Smart city bukanlah masalah belanja pengadaan teknologi saja, namun bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik. Jadi yang harus diutamakan adalah mindset (pola pikir) dari seorang kepala daerah kabupaten/kota,” kata Rudiantara.
Selain itu, ucapnya, ada tiga poin penting untuk mewujudkan smart city yang berkelanjutan. Menurutnya, harus dilihat bagaimana struktur APBD, infrastruktur jaringan seluler dan mindset pemerintah daerahnya.
”Struktur APBD harus mempunyai ruang untuk melakukan perubahan, jika mayoritas hanya untuk belanja rutin maka jangan bermimpi dulu untuk mewujudkan smart city. Harus dilihat juga infrastruktur jaringan selulernya seperti apa. Kemudian pola pikir kepala daerahnya harus memiliki kecenderungan untuk membuat inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Setelah penandatangan ini, lanjutnya, pemerintah kabupaten/kota akan mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi dari berbagai institusi seperti Universitas Indonesia, ITB, Perbanas dan UMN.
”Smart City bukan hanya pemenuhan atas kebutuhan teknologi. Kita harus lihat dulu manfaat apa yang ingin diberikan kepada masyarakat, setelah itu kita cari teknologi yang relevan,” tuturnya.
Terpisah Bupati Bandung H Dadang M. Naser mengatakan akan mengkoordinasikan jajarannya dalam mendukung program perbaikan pelayanan kepada masyarakat ini.
