E-Government Wajib Diterapkan

menpan-gedung-sate
KINERJA TERBAIK: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga kiri) saat menerima sertifikat penghargaan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, kemarin (3/4).
0 Komentar

”Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari output­dari sebuah program, tapi outcome atau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan,” ungkap Aher.

Lebih lanjut, Aher mema­parkan bahwa kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan Pohon Kinerja. Alur kinerja harus tegas, mu­lai dari Penjabaran Visi dan Misi – Penyebaran Visi dan Misi-Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah (guber­nur/wali kota/bupati)-IKU SKPD – Rincian dan Biaya Program-Unit Program-Out­put Program (evaluasi dan manfaat)-Outcome Program (manfaat jangka panjang).

”Kita harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur output dan out­come, juga manfaatnya bisa sangat jelas. Ketika itu bisa diukur dengan baik atau jelas, dengan terukur dan transpa­ran, itulah disebut akuntabel,” papar Aher.

Baca Juga:Ahmad Rajendra Mengikuti Seleksi PersibReal Madrid Hancurkan Juventus di Leg Pertama

Predikat ‘A’ yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja In­stanasi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama. Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai ‘A’, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akunta­bilitas kinerja tersebut. Ter­masuk mendorong akunta­bilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akun­tabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016. ”Tetapi yang CC kemudian banyak yang berubah menjadi B,” tutur Aher.

”Hari ini kita akan berko­mitmen kembali untuk me­nata program kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus kita alurkan dengan baik sebagai sebuah pohon kinerja,” ajak Aher ke bupati/wali kota se-Jawa Ba­rat.

Untuk mendukung hal ter­sebut, pada kesempatan ini, dilakukan pula penandatan­ganan Perjanjian Kinerja an­tara Gubernur Jawa Barat dengan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (adv/mg1/rie)

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
1. NILAI A
Kota Bandung
2. NILAI BB
Kota Sukabumi
3. NILAI B
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

0 Komentar