E-Government Wajib Diterapkan

”Kita berharap efisiensi dan manfaat dari anggaran itu betul-betul efektif dan efisien, tidak ada lagi kemubajiran. Selama ini kan uangnya habis tapi tidak bermanfaat, cuma pertanggungjawaban tapi dampak pembangunannya gak nampak, itu yang harus kita ubah,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menuturkan, penerapan sis­tem e-government mutlak harus dilakukan untuk peme­rataan reformasi birokrasi. Sebab, masih ada yang harus diubah dari paradigma atau cara pandang pengelolaan pemerintahan saat ini agar anggaran yang dianggarkan bisa bermanfaat bagi masy­arakat, transparan serta bisa dipertanggungjawabkan.

”Manfaatnya harus jelas dan tidak ada penyimpangan. Termasuk dalam pelayanan publik yang tidak berdampak pada anggaran,” kata Aher -sapaan Ahmad Heryawan.

Dia memaparkan, saat ini masih ada layanan publik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, yaitu kese­hatan dan juga layanan publik berbasis perizinan yang tetap harus membutuhkan trans­paransi dan efisiensi. Menurut Aher, semua harus berjalan lancar dan tidak ada penyim­pangan, tepat sasaran serta manfaatnya jelas bagi masy­arakat.

Maka dari itu, dalam mem­buat program kerja di sebuah darah atau instansi pemerin­tah dalam konteks daerah, baik itu provinsi dan kabupa­ten/kota alur perencanaannya harus tegas dari mulai visi dan misi serta penyebaran misi pada kalangan masyarakat. Sebab, hal tersebut menjadi indikator utama agar mampu mengetahui kerja dan kiner­ja kepala pemerintahan.

”Salah satunya adalah LKIP. Mengapa LKIP penting ka­rena itu menggambarkan apa yang terjadi pada program-program kerja,” kata dia.

Sementara itu, Provinsi Jawa Barat mempertahankan nilai ‘A’ untuk penilaian Akunta­bilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Kunci baiknya akuntabilitas kinerja ini ada­lah outcome yang bisa secara langsung dirasakan masyara­kat.

”Ini (Akuntabilitas Kinerja) sangat penting. Sebab, akun­tabilitas kinerja pemerintah itu menujukkan bahwa ki­nerja pemerintah dicapai tepat sasaran,” ujar Heryawan dalam rapat Percepatan Re­formasi Birokrasi Melalui Implementasi Sistem Akun­tabilitas Kinerja Instansi Pe­merintahan (Sakip) tersebut.

Kunci akuntabilitas kinerja tersebut, pria yang akrab disapa Kang Aher itu menje­laskan bahwa tidak hanya dilihat dari output dari se­buah program atau kebijakan. Kata Aher, outcome juga pen­ting diperhatikan bahkan menjadi kunci dari akunta­bilitas kinerja. Outcome yaitu dampak atau manfaat jangka yang dinikmati langs­ung oleh masyarakat.