Demiz Beber Penyebab Inflasi

BOGOR – Daerah diminta aktif memperbaharui data perkembangan harga kebu­tuhan pokok masyarakat melalui portal informasi harga pangan (Priangan) yang dikeluarkan forum koordi­nasi pengendalian inflasi daerah (TPID) Jawa Barat.

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar mengatakan hingga saat ini, pemerintah kabupaten/kota belum mengoptimalkan laya­nan portal Priangan tersebut.

”Kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi me­mang menjadi salah satu permasalahan ekonomi ma­syarakat. Sebetulnya ada por­tal priangan yang melaporkan setiap hari harga-harga barang, tapi sekarang ini belum ber­jalan,” jelas Deddy saat mela­kukan silaturahmi dengan para pedagang di Pasar Cisarua Bogor, kemarin (1/4).

Dalam pemantauan di Pasar Cisarua ini dirinya banyak mendapat masukan dari para pedagang terutama er­kait dengan kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih kenaikan harga beberapa komoditas dinilai tidak wajar.

Menurutnya hal tersebut ti­daklah lepas dari kurang opti­malnya pengawasan harga pokok dan tidak optimalnya up dating data harga komodi­tas kebutuhan pokok pada portal priangan TPID Jabar.

Apalagi pemerintah kabu­paten kota pun tidak aktif melakukan pembaharuan data harga harga kebutuhan masyarakat di Portal Priangan. Bahkan hanya ada 3 kabupa­ten kota yang aktif melakukan pembaharuan data.

”Baru tiga kota yang sudah jalan,salah satunya Kota Bandung. Padahal 27 kabu­paten/kota sudah di-training oleh Bank Indonesia dan TPID Jabar, tapi portal ini tidak ber­jalan dengan semestinya, karena setiap kabupaten kota tidak disiplin update data harga. Sehingga keta­huan harga komoditi disatu dan tempat lainnya itu mun­gkin terlalu jauh jaraknya, ini akan terjadi inflasi di daerah tersebut,” jelasnya.

Mestinya, lanjut Deddy pe­merintah kabupaten/kota bisa aktif melakukan up dating data harga komoditas kebutu­han pokok masyarakat. Se­hingga bisa menjadi panduan para petani di sektor hilir, pe­dagang dan konsumen. Ter­masuk juga bisa mengetahui stok komoditas di suatu daerah.

Karena itulah pihaknya mengimbau pemerintah ka­bupaten/kota untuk bisa men­goptimalkan layanan portal Pringan. Sehingga bisa men­jaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat.