BANDUNG – Calon wakil wali kota Bandung Chairul Yaqin Hidayat (Rulli) menilai program kredit melawan rentenir (kredit Melati) yang dicanangkan pemerintah kota Bandung dinilai belum sepenuhnya berhasil menghilangkan praktek rentenir. Sebab masih belum meyerap apresiasi warga sepenunya.
”Katanya sih, yang saya dengar mekanismenya ribet. Banyak aturan dan harus berkelompok. Padahal yang dicari rentenir adalah individu-individu,” kata Rulli saat melakukan blusukan di Bale Sawala RW 15 Jalan babakan Sari 3 Kiaracondong Kota Bandung kemarin (27/2).
Meski demikian sebut dia, kredit melati sudah digulirkan dan tinggal dikembangkan, khusunya untuk pelayanan agar lebih mudah, cepat dan tentu saja bebas suap. ”Apa yang sudah bagus di masa kang Emil (sapaan akrab M. Ridwan Kamil wali kota Bandung saat ini) akan dievaluasi. Apa yag sudah baik akan di follow up bukan di follow down,” katanya.
Anak dari mantan Menteri Perindustrian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), MS Hidayat itu mengatakan masyarakat jangan mau terjebak dengan kemudahan yang diberikan rentenir. Tapi mereka juga harus menengok koperasi yang sudah cukup maju.
”Saya sih ingin warga kota Bandung bisa menengok koperasi yang sangat bersahabat dengan warga ketimbang harus berurusan dengan rentenir. Sudah mah susah bayar pokoknya, ditambah bunganya yang sangat besar,” katanya.
Pria yang juga aktif sebagai pengusaha tersebut juga banyak menyerap aspirasi dari warga sekitar mengenai koperasi. Termasuk koperasi Sarana Ekonomi Masyarakat (Sarekat) Babakan Sari yang dikelola swadaya masyarakat sekitar.
”Koperasi ini, koperasi simpan pinjam yang kalau ada orang yang butuh modal tinggal datang ke sini dengan mendaftar sebai anggota,” katanya.
Adanya koperasi selain memerangi rentenir, permodalan juga masih terbilang sulit untuk pengusaha muda di Kota Bandung. Sehingga salah satu program yang dicanangkan Nuruli untuk meretas kesulitan tersebut akan mendorong pengusaha yang memiliki produk yang baik dan pasar tapi kekurangan modal tinggal datang ke pemerintah.
”Kita akan berikan modal kepada pengusaha, jadi nantinya akan sama-sama beresiko dan sama-sama untung antara pemerintah dengan pengusaha baru ini,” katanya. (pan/ign)
