CIMAHI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama sama mengawasi jalannya proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang akan datang.
Ketua Panwaslu Kota Cimahi, Yus Sutaryadi mengungkapkan saat ini, sudah masuk pada masa kampanye bagi para pasangan calon (Paslon).
Menurutnya, dimasa kampanye ada hal hal yang dilarang , salah satunya adalah menggunakan sarana pendidikan, tempat ibadah dan fasilitas negara untuk berkampanye.
“Dimasa kampanye diperlukan pengawasan yang sangat ketat agar tidak terjadi pelanggaran,” ungkapnya usai pelaksanaan sosialisasi pojok pengawasan partisipatif bagi guru dan dosen se-Kota Cimahi, di Hotel Endah Pharahiyangan, Jalan Raya Cibeureum, kemarin (23/2).
Selain itu, keterbatasan anggota Panwaslu Kota Cimahi dalam mensosialisasikan terkait apa saja yang sudah masuk kedalam pelanggaran dalam pemilu, membuat pihaknya melibatkan seluruh element masyarakat.
’’Demokrasi menjadi tanggung jawab semua pihak Panwas mempunyai kewenangan merangkul semua elemen,’’ ujarnya.
Untuk itu, Panwaslu Kota Cimahi mengundang para guru dan dosen se Kota Cimahi dengan tujuan agar bisa turut membantu ikut mengawasi proses jalannya pemeilu khususnya saat masa kampanye.
“Kita memberi ruang kepada guru dosen ataupun siswa untuk sama sama mengawasi pelaksanaan pemilu,” katanya.
Yus menjelaskan, kegiatan partisipatif ini sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran penggunaan sarana pendidikan untuk kampanye. Dan untuk sarana pendidikan, maka yang paling mempunyai relevansi disini adalah guru dan dosen.
“Kita ingin menempatkan tempat ibadah dan pendidikan sebagai tempat sebagaimana fungsinya,” jelasnya.
Tidak hanya itu, tujuan dari sosialisasi ini juga karena pihaknya ingin mengingatkan kembali kepada para guru, dosen supaya bisa mengawal jangan sampai sarana tersebut digunakan untuk kampanye oleh para paslon, simpatisan dan relawan paslon.
“Kami tak ingin sarana pendidikan disalah fungsikan. Itulah pesan salah satunya kenapa dihadirkan para guru maupun dosen,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, miskinnya masyarakat dalam pendidikan politik juga menjadi salah satu alasan sosialisasi pojok pengawasan partisipatif bagi guru dan dosen se-Kota Cimahi ini dilakukan. Pihaknya ingin mengajak guru guru dan dosen untuk dapat membantu memberikan pendidikan politik kepada anak didiknya.
