CIMAHI – Memasuki tahapan kampanye Pilgub Jabar, netralitas ASN menjadi perhatian serius Wali Kota Cimahi Ajay M. Supriatna. Khususnya bagi pejabat pemerintah setingkat Lurah dan Camat. yang kerap disetir oleh simpatisan atau tim pemenangan salah satu pasangan calon.
Dirinya sudah mewanti-wanti agar mereka (ASN) harus netral. Lakukan tugas sebaik mungkin, jangan usil ikut sibuk mengurusi Pilkada. Terutama untuk pejabat setingkat lurah dan Camat, yang memang suka ditunggangi simpatisan kontestan untuk mendukung salah satu pihak.
’’Jadi maksudnya itu biar nanti bisa mengerahkan massa,’’ ungkap Ajay saat ditemui di Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, kemarin (19/2).
Baca Juga:PT Aksan Diduga Tidak Berikan Jaminan SosialAsia Lirik Sepatu Made In Cibaduyut
Untuk memonitoring ASN selama tahun Pilkada ini, Ajay mengaku, pihaknya sudah menyiapkan desk Pilkada agar lebih mudah melakukan pemantauan terhadap para ASN.
”Tentunya ada desk Pilkada. Kalau terbukti ada yang tidak netral, akan kita tindak dan berikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Terpisah Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cimahi, Yus Sutaryadi mengungkapkan, meski untuk pilgub Jabar keterlibatan ASN Kota Cimahi sangat rendah. Namun, usaha mencegah terjadinya keterlibatan ASN tetap diwaspadai.
’’Kami sudah membuat surat fakta integritas kepada ASN yang bertujuan agar para ASN tidak terlibat dalam kampanye,’’ ungkapnya.
Menurut Yus, untuk memantaupara ASN, selain ada Panwaslu ada juga desk pilkada yang bekerjasama dengan Kesbangpol.
Sementara untuk walikota atau wakil walikota yang ditunjuk untuk menjadi juru kampanye, mereka harus mengajukancuti diluar tanggungan negara.
”Jika mereka terlibat kampanye tanpa cuti, maka sesuai dengan peraturan ASN atau UU nomor 10 tahun 2017, yang bersangkutan (walikota atau wakil walikota) bisa dikenakan sanksi pidana atau pemutusan jabatan,” ujarnya.
Baca Juga:2DM Dulang Suara dari KPJ-BMDSedimentasi Penyebab Banjir di Perkotaan
Untuk pengajuan cuti tersebut, walikota atau wakil walikota harus melayangkan surat juga kepada KPU kota setempat yang ditembuskan kepada pihak Panwaslu. Sementara bagi ajudannya yang berstatus ASN, selama mendampingi walikota atau wakil walikota dalam kampanye, mereka juga harus ikut cuti.
’’Intinya kita juga sudah kerjasama dengan Kodim, Polres manakala ada temuan pelanggaran yang dilakukan walikota atau wakil walikota, kita harus memegang konsekuensi. Kita menerapkan aturan berarti kita harus berani menjalankannya dengan tidak tebang pilih,’’ pungkas dia. (ziz/yan)