BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat menyatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat di tingkat DPW lolos verifikasi faktual. Kedua partai tersebut lolos setelah melengkapi kekurangan persyaratan.
Menurut Komisioner KPUD Jawa Barat Divisi Pemuktahiran Data Pemilih, Ferdiman P Bariguna, proses verifikasi faktual kepada partai politik lama, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tingkat Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan terkait keputusan MK. Yaitu keputusan uji materi pada Pasal 173 Undang-undang No.7 Tahun 2017 yang intinya partai lama pun harus diverifikasi faktual.
”Atas dasar keputusan itu, maka KPUD Jawa Barat harus menjalankannya, dan selama melakukan verfikasi faktual sampai saat ini tidak ada permasalahan (penolakan) ataupun kendala,” tuturnya saat ditemui di DPW Jawa Barat PPP Kota Bandung, kemarin (30/1).
Lebih lanjut Ferdiman menjelaskan, verifikasi faktual yang dilakukan KPUD Jawa Barat ke DPW Jabar PPP memeriksa banyak hal, salah satunya mengenai kepengurusan, kepemilikan kantor, keterwakilan perempuan di kepengurusan tingkat DPW yang harus memenuhi kuota 30 persen.
”Bahkan keterwakilan perempuan di DPW PPP Jabar melebihi kouta sampai 33 persen. Sebab, Ketua DPW PPP kebetulan perempuan. Jadi, dari hasil pemeriksaan PPP dinyatakan lolos verifikasi faktual,” jelasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Ade Munawaroh mengaku, kepengurusan di DPW PPP Jawa Barat ditemukan ada 3 orang yang sudah tidak aktif lagi karena sudah meninggal. Tiga orang tersebut dari Bogor, Subang dan Indramayu, dan hanya satu orang yang sudah pindah ke partai politik lain.
”Memang data kepengurusan dalam SK Kemenkuham ini belum diperbaharui, tetapi hal ini tidak sampai menjadikan DPW PPP Jabar tidak lolos,” jelasnya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat juga mengumumkan, Partai Demokrat lolos verifikasi Faktual. ”Partai Demokrat merupakan partai terakhir yang kita verifikasi. Status yang kita berikan lulus karena hampir seluruh persyaratan Partai Demokrat mampu memenuhinya,” tutur Komisioner Divisi Hukum KPUD Jawa Barat Agus Rustandi saat ditemui di DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Bandung, kemarin.
