Plt Tak Sesuai Aturan, Demiz Kurang Sreg Pelaksana dari Polisi

Menurut dia, tidak mungkin semua eselon satu di Kemendagri dilepas semua untuk menjadi Plt. Sedangkan, terdapat 17 provinsi yang menyelenggarakan pilkada. ”Kan nggak mungkin,” kata Tjahjo, di Jakarta, kemarin (25/1).

Seperti diketahu, dua jenderal bintang dua ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Mereka akan mengisi kekosongan selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung. Namun, prosesnya masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Mereka yakni Asisten Kapolri Bidang Operasional Irjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuami Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.

Tjahjo menegaskan, alasan menunjuk dua orang jenderal Polri tersebut tidak mengalami masalah. “Kenapa TNI atau Polri, ya nggak ada masalah, itu diambil dari mana yang saya kenal saja,” papar Tjahjo.

Lebih jauh, Tjahjo juga mengungkapkan alasan kenapa dirinya tidak menunjuk sekda provinsi untuk menjadi penjabat sementara. Tjahjo menganggap sekda bisa menggerakkan PNS untuk ikut ke dalam Pilkada serentak.

”Ada yang bilang, kenapa kok enggak sekda? Sekda kan nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya nanti,” tegas Tjahjo.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menyampaikan terdapat dua orang jenderal bintang dua yakni Irjen Pol Muhammad Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin yang diusulkan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Keduanya akan mengisi posisi gubernur setelah Ahmad Heryawan dan Tengku Erry habis masa jabatannya.

Nantinya, jika memang Presiden Joko Widodo secara resmi memutuskan dua jenderal tersebut menjadi Plt Gubernur, maka akan menjabat sementara sampai Gubernur dan Wakil Gubernur baru terpilih.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRZainudin Amali mengaku dalam waktu dekat ini akan meminta penjelasan dari Mendagri prihal apa alasan menjadikan dua pati tersebut sebagai Plt gubernur.

”Akan meminta penjelasan beliau kira-kira apa yang menjadi dasar penunjukan dua perwira polisi ini,” ujar Amali di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Golkar ini mengaku, Komisi II DPR belum diajak komunikasi dengan Mendagri soal penunjukan Plt dua provinsi itu. Namun, dirinya mengaku kaget karena yang ditunjuk adalah dari Polri, bukan pejabat eselon dari Kemendagri. ”Belum tahu, malah tahu dari teman-teman pers saya, kemudian begitu ada saya lihat sudah ada pengumuman,” katanya.

Namun demikian, apabila nanti penunjukan tersebut final dan dikeluarkan Keppres, maka Komisi II DPR berharap dua pati tersebut bisa netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya menjadi Plt kepala daerah. ”Berharap supaya berlaku objektif, kalau toh tidak objektif kan ada Bawaslu, dan masyarakat mengawasi,” pungkasnya. (ziz/gwn/JPC/rie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.