NGAMPRAH – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) kepada para pedagang untuk menempati kios pujasera di Komplek Pemkab Bandung Barat dibantah oleh Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati.
Bahkan, Weti menantang untuk menunjukan siapa pegawai di dinasnya yang memang melakukan pungli.
”Laporkan kepada saya kalau ada yang menerima di dinas saya, sebutkan siapa orangnya. Kalau di luar dinas kami, itu bukan tanggung jawab kami,” tegas Weti di Ngamprah, kemarin (26/1).
Sebelumnya diberitakan, seorang pedagang mengaku membayar uang muka kepada orang tertentu untuk bisa menempati kios di pujasera tersebut sekitar Rp 1,5 juta/kios. Namun, dia kecewa lantaran hingga kini belum juga bisa menempati pujasera tersebut.
Weti menegaskan, pihaknya tak pernah meminta uang muka tersebut. Apalagi, pengelolaan pujasera di Kompleks Pemkab itu akan diserahkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) KBB.
”Pembangunan pujasera memang kewenangannya ada di kami, tetapi setelah perubahan SOTK baru, operasionalnya diserahkan ke dinas lain,” ujarnya.
Pembangunan pujasera tersebut rampung pada 2016 lalu. Namun lantaran ada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada awal 2017, pujasera tersebut belum digunakan. Akibatnya, pujasera berkapasitas 40 lapak pedagang itu mengalami berbagai kerusakan saat diterjang hujan deras dan angin kencang beberapa waktu lalu. Kerusakan terjadi pada atap, kanopi, dan beberapa bagian di halaman pujasera.
Weti mengungkapkan, pihaknya sudah menganggarkan perbaikan pujasera di kompleks perkantoran pemerintah daerah pada tahun ini. Setelah perbaikan nanti, pengelolaannya akan langsung diserahkan kepada Dinas Koperasi dan UMKM.
”Anggaran perbaikan sudah dialokasikan tahun ini, sekitar Rp50 juta. Itu untuk perbaikan atap, kanopi, dan lain-lain,” katanya.
Dia menambahkan, biaya pembangunan pujasera tersebut sekitar Rp700 juta. Itu sudah termasuk untuk pemadatan tanah di lokasi pembangunan yang berada di belakang gedung SKPD.
”Yang besar itu memang biaya untuk pemadatan tanah. Soalnya kan, kontur tanahnya tidak rata,” ujarnya.
