Maka dari itu, Sudrajat kembali mengingatkan kepada siapa saja yang akan maju dan mencalonkan diri menjadi pemimpin di manapun agar tidak menjadikan uang sebagai alat agar rakyat memilih.
”Jangan bayar-bayar karena anda adalah perusak bangsa kalau membayar rakyat memakai uang untuk memilih,” tuturnya.
Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Idil Akbar menilai, ongkos politik merupakan praktik yang tidak bisa dipungkiri selalu ada. Ironisnya, praktik ini sudah menjadi bagian dari proses politik yang membudaya di Indonesia.
”Soal mahar atau ongkos politik dalam konteks Pilgub dan even politiknya lainnya pasti ada. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan serta rahasia publik,” tutur Idil kepada Jabar Ekspres, kemarin (14/1).
Namun demikian, lanjut Idil Akbar, praktik ini nyaris tidak bisa dibuktikan oleh Bawaslu, KPU ataupun instansi terkait lainnya mengingat praktik ini selalu terjadi di bawah meja atau dirahasiakan.
Oleh karena itu, terang Idil Akbar, tidak heran akibat adanya praktik mahar atau ongkos politik ini mengakibatkan setiap kontestasi politik membutuhkan biaya mahal. Akibatnya pemimpin yang muncul kebanyakan berakhir terjerat kasus korupsi atau ditangkap KPK.
”Dan ini banyak terjadi saat ini, banyak kepala daerah yang akhirnya kena OTT (operasi tangkap tangan, Red) atau dijerat kasus korupsi oleh KPK,” terangnya.
Di tempat yang berbeda, Wakil Gubernur Jawa Barat sekaligus bakal calon Gubernur dari Partai Demokrat dan Golkar Deddy Mizwar mengaku, dirinya tidak menggunakan mahar politik untuk mendapatkan dukungan bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrat. ”Mahar politik? Enggak ada. Saya tak pakai mahar politik itu haram bagi saya,” tuturnya.
Begitupun dengan pembatalan dukungan dari Partai Gerindra yang sebelumnya terjadi. Dia mengklaim, pembatalan tersebut bukan karena dirinya tidak menyanggupi mahar atau ongkos politik yang diminta Partai Gerindra.
”Hanya karena ada yang tidak cocok saja dengan Partai Gerindra. Kebetulan saya sebagai salah satu pendiri Demokrat diminta dari Demokrat maju menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat,” kelitnya.
