oleh

Awasi Money Politics-SARA

JAKARTA – Pembentukan satgas anti-money politics terus dimatangkan. Salah satu tugasnya mengidentifi­kasi kerawanan politik uang di setiap daerah. Mereka juga akan mempelajari pasangan calon (paslon) kepala daerah, partai politik, maupun kon­disi masyarakat setempat.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol M. Iqbal men­jelaskan, identifikasi kerawanan dilakukan satgas anti-money politics dengan sejumlah cara. Salah satunya, mempelajari paslon kepala daerah, asal par­tai, dan komposisi partai. ’’Se­mua aspek, ya,’’ ujarnya.

Baca Juga:  11 Nasabah Pemenang Top Spender bjb Poin, Apakah Kamu Termasuk?

Selanjutnya, satgas menilik kondisi masyarakat di daerah yang menyelenggarakan pil­kada. Dengan begitu, daerah yang rawan money politics dapat diketahui. ’’Sebagai antisipasi,’’ tuturnya ketika dikonfirmasi kemarin.

Dari 171 daerah yang melangs­ungkan pilkada, ada beberapa yang dinilai rawan politik uang. Di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. ’’Makanya, satgas ini secepatnya dibentuk,’’ paparnya.

Satgas akan disusun Bareskrim bersama sejumlah lembaga. ’’Kami akan duduk bersama untuk menyusun ini,’’ jelas man­tan Kapolrestabes Surabaya tersebut. Rencananya, satgas anti-money politics dibentuk pekan ini oleh Bareskrim. Namun, peresmiannya belum diketahui. Satgas tersebut juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan sentra gakumdu yang biasanya dibentuk ketika pilkada.

Baca Juga:  Sepekan Inpres Terbit, 34 Ribu Pendamping Desa Terdaftar Program Jamsostek

Polri juga ingin mencegah penggunaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye. Karena itu, Polri juga berencana mem­bentuk satgas anti-SARA. ’’Tu­juannya sudah jelas,’’ tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga