KARAWANG-Badan Pengelolaan Keuangaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang mencatat realisasi belanja langsung per tanggal 25 Desember 2017 mencapai Rp 1,636 triliun atau 61,95 persen dari target Rp 2,641 triliun.
Kepala BPKAD Karawang, Hadis Herdiana mengatakan, besaran belanja tidak langsung realisasinya sudah mencapai Rp1,743 triliun atau 87,59 persen. Sementara realisasi belanja keseluruhan sudah mencapai 72,97 persen.
“Untuk pendapatan realisasinya baru mencapai Rp 3,740 triliun atau 86,42 persen dari target Rp 4,327 triliun,” ujarnya, kemarin (28/12).
Dikatakan Hadis, saat ini ada 10 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang realisasi serapan anggarannya besar, antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) dengan realisasi 89 persen, Sekretariat Daerah dengan realisasi mencapai 88 persen, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan realisasi 80 persen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan realisasinya 78 persen, Sekretariat DPRD realisasinya 75 persen, Dinas Pertanian realisasinya 70 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang 70 persen, Disdikpora realisasinya 66 persen dan Dinas Kesehatan (Dinkes) baru 50 persen serapan anggarannya.
“Realisasi serapan anggaran setiap harinya terus bertambah. Sebab, masih banyak SKPD yang mencairkan anggarannya. Oleh sebab itu kami menyiapkan petugas untuk melayani pencairan anggaran saat tanggal merah dan terakhir pada tanggal 31 Desember,” katanya.
Masih menurut Hadis, pihaknya tidak bisa memprediksi serapan anggaran bisa mencpai 90 persen atau kurang. Sebab, BPKAD hanya bertugas mencairkan anggaran. Sementara yang mengerjakan kegiatan itu SKPD.
“Jika melihat kondisi saat ini, kami masih optimis jika realisasi serapan anggaran bisa mencapai 90 persen. Sebab kami masih merekap serapan secara keseluruhan,” katanya.
Selain itu, lanjut Hadis, pihaknya sudah menyiapkan aplikasi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) secara online. Tujuannya untuk memudahkan SKPD dan rekanan agar bisa lebih cepat dalam melakukan pencairan anggaran. “Bupati juga sudah memerintahkan agar SKPD memaksimalkan kinerjanya,” katanya.
Ia menambahkan, untuk saat ini yang terpenting itu kualitas pekerjaan, bukan kuantitas. Oleh sebab itu, meskipun tidak mencapai 90 persen untuk serapan, tapi semua pekerjaan tidak ada yang bermasalah. (use/din)
