BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengimbau Lippo Group sebagai pengembang proyek Meikarta untuk terbuka terkait lahan yang bisa dijual atau yang sudah pasti mendapatkan rekomendasi dari pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Daddy Rohady karena pemerintah provinsi hanya memberikan rekomendasi 84,6 hektar saja ke Lippo Group pengembang proyek properti
Meikarta ini. Maka, DPRD Jabar meminta kepada Lippo Group seharusnya memberikan data yang sebenarnya kepada calon membeli yang sesungguhnya yaitu, 84,6 hektar bukan 500 hektar sebagaimana yang tengah gencar dipromosikan.
”Sebaiknya Meikarta sampaikan ke masyarakat yang bisa dijual itu hanya 84,6 hektar bukan 500 hektar,” tutur Daddy kepada Jabar Ekspres melalui telepon genggamnya, Bandung, Jumat (8/12).
Dikatakan Daddy dengan jumlah lahan hanya 84,6 hektar saja, dari situ akan diketahui jumlah rumah yang bisa dijual. Dan masyarakat, sebut dia sebagai calon pembeli tidak akan dibohongi pengembang.
“Jadi, kami minta kepada Lippo Group sampaikanlah secara terbuka tak perlu ditutup-tutupi soal jumlah lahan yang clear yang sudah dapat rekomendasi dair pemerintah,” jelasnya.
Selain itu terangnya, keterbukaan soal lahan proyek Meikarta ini pun penting agar calon pembeli mendapatkan kepastian. Jadi, jika nomor antrean calon pembeli terlalu banyak, maka masyarakat yang hendak berinvestasi ke proyek properti Meikarta ini tentu bisa pindah ke pengembang lainnya yang lebih bisa memberikan kepastian lahan dan kesempatan untuk menjadi investor dalam proyek tersebut. ***
Laporan: Fitri Rachmawati/FR