”Untuk Dana Perimbangannya masih belum pasti karena DAK fisik dan non fisik masih tunggu perpres. Jadi Dana Perimbangan tanpa DAK yang belum masuk sekitar Rp4.599.150.999.886,” jelasnya.
Sementara itu, kebijakan pendanaan APBD 2018 ini terang Haris Bobihue dari aspek belanja lebih ke percepatan RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019 dan prioritas pembangunan, terutama percepatan realisasi janji Gubernur Jabar 2013-2018, juga Sustainable Development Goals atau SDGs, terakhir Good Governance. ”Kedua, memenuhi fungsi pendidikan 20%, 10% untuk kesehatan dari total belanja, dan fungsi pembiayaan infrastruktur 10% dari total PKB,” terangnya.
Selebihnya dialokasikan untuk bantuan keuangan kabupaten dan kota, bantuan desa, hibah, bansos dan subsidi. Lalu, untuk pelaksanaan Pilkada serentak, pendukungan dan penuntasan kegiatan unggulan provinsi.
Baca Juga:Sauna di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di BalikpapanDemokrat Ajak Merapat Tanpa Syarat
“Serta pendukungan penyelenggaraan Asian Games ke XVIII, terakhir pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial,” katanya.
Sedangkan untuk realisasi janji kampanye Gubernur Jabar di APBD 2018 meliputi; pertama janji pendidikan gratis SD, SLTP dan SLTA di seluruh Jabar a.l. dialokasikan untuk Ruang Kelas Baru (RKB) Rp30 miliar dengan target sekitar 4.000 unit, BOS daerah (PMU) Rp2.201.479.930.000 siswa, dan untuk kobong Rp150.000.000.000 dengan target 1.000 unit. “Kedua untuk Program Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis dan Keluarga Atlit berprestasi, guru serta mahasiswa untuk melanjutkan ke PTN di APBD 2018 mendapatkan Rp23.546.000.000,” ujarnya.(mg2/ign)