jabarekspres.com, BANDUNG – Pada 2018 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerima gelontoran dana alokasi khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp1,8 triliun.
Sekretaris Utama BKKBN Pusat
Sekretaris Utama BKKBN Novrijal mengatakan, nilai tersebut menjadi yang terbesar selama BKKBN menerima kucuran DAK KB dari pemerintah pusat hampir sembilan tahun berturut-turut. DAK KB dinilai menjadi solusi strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
“Buat kita di BKKBN, ini sudah berlangsung hampir 9 tahun untuk DAK KB. Tapi tahun ini puncak jumlah yang terbesar karena selama ini kita hanya mengelola Rp800-900 miliar, sekarang Rp1,8 triliun,” ungkap Novrijal seusai membuka Workshop Penguatan Tim Pengendali DAK dan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2018 di Hotel El Royal Grand Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, belum lama ini (22/11)
Dia menjelaskan, DAK KB dikucurkan untuk mengakselerasi program KKBPK, terutama bagi daerah-daerah yang sangat memerlukan. Dari total DAK KB sebesar Rp1,8 triliun, hampir sebagian besarnya diperuntukkan untuk pembiayaan program Kampung KB. Setiap Kampung KB akan mendapatkan kucuran DAK KB antara Rp80-Rp100 juta.
“Setiap Kampung KB yang ada di DTPK (daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan) akan mendapatkan Rp100 juta. Sementara Kampung KB di kabupaten, tapi bukan di DTPK Rp85 juta, dan Kampung KB di perkotaan Rp80 juta,” paparnya seraya menambahkan, selain untuk Kampung KB, DAK KB pun digunakan untuk operasional balai penyuluhan hingga biaya pengangkutan alat kontrasepsi.
Disinggung realisasi DAK KB tahun sebelumnya, Novrijal mengakui, pengelolaan DAK KB Tahun Anggaran 2017 belum maksimal. Kondisi tersebut tak lepas dari belum adanya Tim Pengelola DAK KB di tingkat provinsi. Pasalnya, DAK KB ditransfer langsung ke rekening pemerintah kabupaten/kota dan dalam pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kita hanya membantu pada level persiapan di tingkat nasional. Tapi secara sepintas, kita belum happy lah tentang pengelolaan DAK ini, serapannya juga masih rendah, baru 50%-60% saja” ungkapnya.
