jabarekspres.com, BANDUNG – Rencana pembuatan kolam Resistensi di kawasan Gedebage membuat kisruh masyarakat. Sebab, proyek yang di danai dari APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS ini, dalam pengerjaannya tidak melibatkan masyarakat setempat.
Proyek Kolam Resistensi ini rencananya dibangun di lahan seluas 7 Hektar dengan membuat cekungan untuk pengendalian banjir yang kerap melanda kota Bandung.
Ketua LPM Kelurahan Cimencrang Enjang mengatakan, Seharusnya pihak pengembang proyek bisa lebih bijak dalam melaksanakan pembangunan dengan melibatkan warga setempat. Terlebih warga sekitar banyak terkena dampak dari polusi kendaraan yang hilir mudik.
“Jadi sangat wajar jika warga setempat dilibatkan, apalagi disini banyak sekali pemuda-pemuda yang membutuhkan pekerjaan,”Ucap Enjang.
Dirinya mengakui, berdasarkan diskusi bersama paihak pelaksana proyek, telah sepakat dengan warga akan dilibatkan dalam pengerjaan proyek tersebut. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu.
Menanggapi, permasalahan ini Camat Gedebage Drs Bambang Sukardi mengatakan, pihaknya akan segera memediasi warga bersama pelaksana proyek untuk menampung keinginan warga tersebut. Tetapi, yang akan menentukan adalah pihak pelaksana proyek tersebut.
Dirinya menuturkan, keberadaan kolam resistensi ini sebenarnya akan menguntungkan masyarakat setempat bila sudah selesai dibangun. Sebab, kawasan yang akan berdiri masjid terapung diatas kolam tersebut dapat dipastikan akan ramai dikunjungi oleh wisatawan.
“Inikan akan meningkatkan perekonomian warga sendiri dan harus kita dukung program pemerintah ini,”jelas Bambang.
Kendati begitu, Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pihaknya berjanji akan segera menyampaikan keinginan warga ini ke Pemkot Bandung. agar warga setempat bisa diberdayakan dalam pengembangan Kolam Resistensi ini.
Bambang menghimbau kepada masyarakat di sekitar pembangunan proyek ini untuk bersabar dan ikut mendukung pelaksanaan proyek ini agar berjalan lancar. Sebab, nantinya akan banyak lapangan pekerjaan buat masyarakat.
“Nah saya maunya masyarakat sekita harus diprioritaskan lebih dulu,”ucap Bambang.
Sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek, kemungkinan yang dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan profesionalitas. Terlebih pekerjaan proyek tersebut ditarget.
Sementara itu, ketika warga menanyakan mengenai keterlibatan TNI AD dari Yon Zipur Kodam III/Slw salah seorang perwakilan Lettu Samsuri mengatakan, keterlibatan kesatuannya memang sengaja dibutuhkan oleh pengembang untuk ikut mengawasi dan mengamankan pelaksanaan proyek.