”Jangan bangun dulu lalu izin diurus belakangan, kan salah, menyalahi aturan. Kalau hanya persiapan untuk taman enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan dibangun dulu, kalau bener Lippo Group bangun nanti Kita (Pemprov Jabar) akan kirim Satpol PP,” tuturnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran dan DPRD Jawa Barat Haris Yuliana mengatakan, dewan sangat setuju atas sikap keras yang dilontarkan oleh Deddy Mizwar kepada Lippo Group.
”Saya kira sudah cukup baik respon Pak Deddy mewakili Pemprov Jabar atas polemik proyek Meikarta, dan sejauh ini masih normatif kok, enggak keras-keras amat,” ungkap Haris.
Politisi PKS ini menilai, masalah proyek Meikarta tersebut lebih kepada wewenang. Maksudnya Lippo Group tidak boleh menyalahi aturan atau melampaui kewenangannya, termasuk dengan Pemda Bekasi.
”Sebab, dari beberapa wilayah yang diajukan itu beririsan dengan wilayah punya Pemprov Jabar. Maka wajar, Pemprov geram soal Meikarta ini,” tandasnya.
Jika kemudian nanti, setelah pertemuan yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini mendapatkan hasil kesepakatan yang baik antara masing-masing pihak. Terutama ketaatan Lippo Group atas mekanisme perizinan dalam membangun sebuah proyek.
”Maka kita, baik dewan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempersilakan melanjutkan proyek ini, dan yang jelas kita minta dihentikan terlebih dahulu pembangunannya jika sudah ada pasang tiang pancang gitu, tunggu semua beres,” ujarnya. (mg2/rie)
