Dewan Pertanyakan Kinerja Dinas PUPR

Proyek-Jalan-Layang
LAKUKAN PERSIAPAN: Dua orang pekerja tengah membawa plat baja untuk persiapan pengecoran pada proyek pembuatan jalan agar meminimalisir kemacetan akibat banyaknya penyebrang jalan disalah satu jalan nasional di kota Bandung.
0 Komentar

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Masih banyaknya kondisi jalan yang belum tergarap maksimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB menjadi pertanyaan oleh kalangan dewan.

Sekretaris Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mencontohkan, untuk perbaikan ruas jalan Kebon Kalapa-Pasir Calung sepanjang kurang lebih 7 kilometer yang dinilai lamban.

Sebab, pengerjaan jalan yang dibiayai bantuan dari pusat senilai Rp 8,6 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) itu sampai kini pengerjaannya belum sampai setengahnya.

Baca Juga:Juru Parkir Butuh Perhatian dari DishubPemkab Akan Miliki Agenda Budaya

“Bila sampai awal November nanti perbaikan jalan tidak selesai, maka pihak kontraktor pelaksana hanya akan dibayar sesuai dengan progres pekerjaannya,”jelas Pither ketika ditemui kemarin (27/9)

Menurutnya, akiabat tidak terselesaikannya proyek tersebut membuat anggaran yang seharusnya dibayarkan kepada kontraktor pelaksana menjadi dikembalikan ke pemerintah pusat. Sebab, pembayaran proyek baru bisa di berikan bila proyek dikerjakan dengan tuntas. Terlebih, anggaran yang sudah dialokasikan menjadi tidak terserap.

“Kami mempertanyakan kinerja PUPR yang sampai saat ini untuk jalan Kebon Kalapa-Pasir Calung tak kunjung selesai,”kata dia

Pther memaparkan, berdasarkan informasi dari hasil kunjungan langsung ke lokasi, jalan sepanjang 7 km itu baru dikerjakan rigit beton sepanjang 150 meter. Sedangkan, untuk pengerjaan hot mix-nya sama sekali belum dikerjakan.

Padahal, saat ini cuaca sudah mulai masuk musim penghujan sehingga dikhawatirkan pengerjaan fisik seperti perbaikan jalan ini akan terganggu.

Dirinya menilai, jalan Kebon Kalapa-Pasir Calung merupakan akses penting bagi masyarakat di Kecamatan Ngamprah dan Cisarua, khususnya Desa Cipada dan Sadang Mekar sebagai akses menuju kantor Pemkab Bandung Barat.

Untuk itu, pihaknya meminta Dinas PUPR KBB memperhatikan ini dan memberikan penekanan kepada kontraktor pelaksana untuk segera menyelesaikan pekerjaannya.

Baca Juga:DLH Takut Umumkan PerusahaanEkonomis, Xpander Laris

“Kami melihat progresnya di lapangan sangat lamban dan membuat masyarakat di dua kecamatan itu kecewa. Ini harus menjadi perhatian serius,”tegas Pither

Terpisah, Kepala Desa Cipada Ujang Dahria mengakui, jika proses perbaikan jalan di wilayahnya belum selesai padahal sudah dua bulan dikerjakan. Bahkan, masyarakat sudah lama menunggu perbaikan jalan tersebut.

“Tentunya kami berharap pengerjaan dilakukan dengan cepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tapi, faktanya sampai saat ini belum juga selesai. Warga sudah sangat menunggu perbaikannya,” tutup Ujang (drx/yan)

0 Komentar