jabarekspres.com, NGAMPRAH – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Barat 2018, Pemkab Bandung Barat harus siap menerima kritikan dari masyarakat. Sebab, jika para elite tersebut tidak mau dikritik maka khawatir akan terjadi delegitimasi pada kekuasaan. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik yang juga Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik Universitas Komputer Indonesia, Adiyana Slamet, kemarin.
Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintahan. Apalagi, bila kritikan dan masukan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah.
“Pemimipin itu harus mau dkritik, jangan sampai seperi rezim orde baru yang tidak mau mendapatkan kritikan. Padahal, segala masukan dari masyarakat biasanya untuk menuju pembangunan di daerah,” paparnya.
Selain itu, kata Adiyana, adanya kritikan dari masyarakat kepada para elite, tujuannya yaitu agar para pemangku kebijakan itu menjalankan kekuasaannya ke pemakaian kebijakan yang sesuai dengan tuntutan yang adil dalam mengedepankan kepentingan masyarakat. “Segala kebijakan kekuasaan itu mutlak harus dikomunikasikan. Mengingat, tidak elok juga, kalau di tingkat elite itu anti kritik,” katanya.
Sementara banyaknya kritikan kepada eksekutif maupun legislatif khususnya menjelang Pilkada, menurut Adiyana, setidaknya pembangun demokrasi di masyarakat akan tumbuh. Adiyana mengatakan, bahwa attack campaign politik memang dibutuhkan dalam kontestasi Pilkada. Meski demikian, diperlukan kedewasaan dari masyarakat dalam mencari informasi politik. “Kritikan itu tidak boleh membabi buta. Jelas kalau mau mengkritik itu harus didukung dengan data,” katanya.
Adiyana menambahkan, semakin berkembangnya media sosial saat ini, upaya partisipasi masyarakat untuk mengkritisi pejabat publik memang lebih mengemuka dan terbangun. Selain itu, media sosial pun kini dianggap menjadi ruang publik kedua oleh masyarakat. Bahkan kata pengamat yang juga kandidat doktor dari Fikom Unpad ini, bahwa media sosial itu sangat penting untuk membangunan publik opini. Termasuk media sosial ini bisa mengemukakan gagasan, ide dari masyarakat. “Yang terpenting masukan dan kritikan itu tidak kebablasan di luar aturan,” pungkasnya. (drx)
