jabarekspres.com, BANDUNG – Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengapresiasi perolehan provinsi Jabar memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecuali dari BPK RI untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.
Menurutnya, capain tersebut merupakan perolehan luar biasa. Sebab, selama enam kali berturut turut pemprov Jabar telah membuktikan kinerja keuangan yang baik. Hal itu, salah satu cara pemerintah provinsi dalam memperoleh WTP adalah adanya letertiban dalam pencatatan.
Selain itu, penambahan tenaga sumber daya manusia seperti akuntan kebeberapa instansi memberikan dampak positif pada pencatatan keuangan dan laporannya.
“Inikan sangat efektif sekali. tentunya Opini WTP ini dipersembahkan bukan saja bagi pemerintah daerah tapi untuk masyarakat Jawa Barat,” jelas Ineu ketika ditemui di gedung DPRD, Senin (12/6).
Ineu menuturkan, diperolehnya WTP juga merupakan peran serta dari semua pihak khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyajikan laporan keuangan.
Meski ada catatan yang diberikan. Lanjut Ineu, pihaknya akan terus mendorong untuk memperbaikan poin-point yang menjadi catatan BPK dengan batas waktu 60 hari kerja.
Dirinya menuturkan, dalam catatan BPK masalah asset dan dminisytrasi PON XIX masih menjadi poin khusus yang diberikan BPK untuk segera dilakukan perbaikan oleh Pemprov Jabar.
Diakui ini, masalah asset sering jadi ganjalan bagi Pemprov Jabar dalam perolehan WTP. Sebab, untuk memperbaikinya pencacatan asset membutuhkan waktu lama. Bahkan dalam LKPJ lalu ternyata masih sama.
Ineu menambahkan, perolehan WTP ini tidak lepas dari dukungan DPRD pada sesuai dengan tugas dan fungsi anggota dewan. Seperti, pada pengangaran dan pengawasan.
“DPRD akan terus melakukan pengawasan khususnya dalam pelaksanaaan program-program yang ada di OPD apakah telah sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran,”pungkas Ineu (yan/ign)
