jabarekspres.com, NGAMPRAH – Anak Jalanan, dan Gelandangan, Pengemis (Anjal dan Gepeng) selama bulan Ramadan biasanya, keberadaannya selalu meningkat.Namun, kondisi ini tidak terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo membantah, adanya peningkatan jumlah anak jalanan (anjal). Hali ini berbeda dengan area perkotaan yang biasanya banyak ditemui anjal.
“Biasanya kan anjal banyak ditemui di perkotaan, kalau di KBB kan tidak menjadi tujuan,” ujar Heri ketika ditemui kemarin (4/6)
Kendati begitu Heri tidak menampik bahwa keberadaan anak jalanan ada di wilayahnya. Namun, keberadaannyahanya dipusat keramaian seperti Padalarang dan Lembang. Bahkan, mereka lebih banyak muncul pada malam hari.
“Biasanya itu hanya anak-anak punk yang suka nongkrong malam hari. Jadi, bukan anak jalanan yang meminta-minta,”ujar dia
Dzirinya memaparkan, agar keberadaan anak-anak jalanan ini tidak membuat resah masyarakat pihaknya akan melakukan penertiban anak jalanan berkoordinasi dengan Satpol PP.
Dirinya meminta agar masyarakat tak segan melapor ke Dinas Sosial jika ada anak jalanan yang mengganggu. Terlebih, Keberadaan anak jalanan dan pengemis tersebut merupakan bagian dari penyandan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Bandung Barat.
Dirinya menyebutkan, secara keseluruhan, tercatat 26 jenis PMKS dengan 510.890 penyandang.Namun untuk menanganinya pihaknya sudah memberikan beberapa program seperti perlindungan sosial, bantuan usaha, dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Berbagai bantuan ini terus berjalan seiring dengan terus mengalirnya bantuan dari pusat,”ucap Heri.
Selain itu, untuk menangani jenis PMKS lainnya, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang menangani para penyandang disabilitas fisik dan mental. Hal ini dilakukan bagi penyandang disabilitas mental/intelektual, sebanyak 112 orang.
“Jumlah sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak. Sebab untuk mendata ini kami cukup kesulitan karena tidak semua keluarga terbuka untuk melaporkan ke dinas,” ujarnya.
Untuk mendata para PMKS ini, menurut Heri, pihaknya juga memiliki sejumlah relawan di tiap desa, yakni pekerja sosial masyarakat (PSM). Namun, jumlahnya pun minim, sehingga pendataan PMKS belum bisa menyeluruh.
