Menurutnya, masyarakat Jawa Barat sangat dewasa menyikapi persoalan-persoalan yang kerap mewarnai Pemilu di daerah.
”DKI dan Jabar tidak sama. Masyarakat Jabar dikenal silih asah, silih asih, dan silih asuh, keberagaman itu sudah diterima sejak dulu,” ungkap Harminus.
Walaupun demikian, pihaknya tidak serta merta tinggal diam menanggapi kemungkinan tersebut. Bawaslu Jabar sudah dari jauh-jauh hari telah mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang diprediksi akan muncul pada Pilgub Jabar 2018, termasuk indikasi kemunculan isu SARA. ”Kita getol menggelar pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas, kita juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder,” sebutnya.
Numun, jika kemudian indikasi isu SARA itu memang benar-benar terjadi di Pilgub Jabar mendatang, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas pelakunya. Harminus menegaskan, pihaknya bertekad melaksanakan pengawasan yang baik agar martabat demokrasi bisa ditegakkan.
Sementara itu, anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja pun meyakini isu SARA tak akan berkembang dalam proses Pilgub Jabar 2018. Hal tersebut dilihat dari sikap masyarakat Jabar yang dikenal dewasa dalam menyikapi politik.
”Di DKI kan jelas head to head. Saya harapkan di Jabar tidak seperti itu, karena saya dengar di Jabar akan ada tiga empat calon, jadi polarisasi dimungkinkan tidak terjadi,” paparnya.
Walau pun tingkat kerawanan Indikasi SARA di Jabar diprediksi tidak sebesar DKI Jakarta, namun pihaknya meminta kepada lembaga-lembaga keagamaan agar menahan diri untuk tidak turut berpolitik praktis dan lebih baik untuk tidak masuk ke dalam ruang-ruang publik. Apalagi sampai terlibat penyebaran pada isu-isu yang bisa merusak demokrasi. (yan/bbs/rie)
