“Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut pendampingan SAKIP oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia (RI) beberapa waktu lalu, diharapkan agar transparansi dan akuntabilitas kinerja PD bisa meningkat serta mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan konsisten,” pungkasnya. (gun/ign)