bandungekspres.co.id, SOREANG – Sejumlah orang berkepentingan dalam rencana pembangunan lokasi wisata alam Cibuni Kecamatan Rancabali ‘kebakaran jenggot’. Mereka seharusnya dapat proyekan dan bisnis menggiurkan, namun jadi batal.
Aparat kepolisian dan Satpol PP memberikan garis polisi terhadap proyek yang sedang berjalan di wisata alam Cibuni tersebut. Akibat kejadian itu, sejumlah orang yang terlibat didalam proyek tersebut uring uringan kepada sejumlah aktifis yang saat ikut demontrasi menolak pembangunan situs Cibuni.
Salah seorang seniman yang enggan namanya di Koran kan membenarkan tentang adanya telepon dan pesan melalui media social facebook dari seseorang yang mengaku dirinya bagian dari pengembang pembangunan situs tersebut.
Baca Juga:Ajak Anak Yatim Daftar Jadi PrajuritTim Salvage, Pasukan Khusus untuk Evakuasi Pesawat Tergelincir
“Saya ditelepon dan di FB saya dikirimi pesan. Intinya mereka merasa terganggu dengan aksi yang kami lakukan ini,” ungkapnya
Tak hanya dirinya, hamper semua aktifis yang terlibat juga mengalami nasib yang sama, mereka mendapat telpon dan pesan singkat. Meski demikian, mereka mengaku tidak takut dengan gertakan tersebut. ”Maaf, kami tidak takut dengan intimidasi yang bakalan terjadi nanti. Pokoknya kami akan terus berjuang mempertahankan situs bersejarah ini,” tandasnya.
Dia menjelaskan orang yang meneror itu berinisial RD. Dia diketahu memiliki kepentingan di pembangunan itu. Karena katanya, terlihat dari gayanya yang arogan dan terbukti dengan sms serta pesan FB yang dilayang ke sejumlah seniman yang ikut aksi.
Sementara itu Rusli, pejabat di komplek pemkab Bandung mengatakan PTPN VIII sebaiknya tidak sembarangan dalam membangun area di lingkungan pemerintahan pemkab bandung. Apalagi saat Bupati Bandung H dadang Naser menyatakan bahwa situs bersejarah sebaiknya tidak dilanggar.
”Saya setuju dengan pernyataan pak Bupati bahwa pembangunan objek wisata di daerahnya tetap harus memperhatikan etika, kondisi alam serta adat istiadat masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan disuatu daerah justru menimbulkan masalah dengan masyarakat serta bertentangan dengan kondisi alam serta aturan yang ada.
“Apalagi, pembangunan okeh pihak PTPN itu kan berada di wilayah kabupaten Bandung. Meskipun tanahnya milik Perhutani Jabat, ketika areanya dijadikan loksi wisata maka sebaiknya ada “kulonuwun” dulu ke pihak pemkab bandung. Karena jalan dan sejumlah area menuju lokasi itu pasti menggunakan jalan pemkab Bandung. Bagaimana kalau jalan itu ditutup oleh pemkab Bandung. Inilah yang berbahaya,”terangnya.