Pusat menilai saber pungli Jabar terbaik karena dari sisi percepatan laporan dan integrasinya antar anggota dan unit lain yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan sudah sangat baik. Kondisi ini, menurutnya membuat berbagai pengaduan masyarakat direspon cepat.
Selain itu, selama melakukan tugasnya Tim Saber Pungli Jabar di daerah-daerah juga sudah banyak menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya oknum-oknum yang melakukan pungutan liar. ”Jadi setiap laporan masyarakat di Jabar juga diketahui oleh Pusat tinggal penindakannya,” paparnya.
Iwa yang juga Dewan Pengarah Saber Pungli Jabar ini memastikan Pemprov dalam tim saber hanya berfungsi untuk mendukung sarana dan prasarana sementara terkait kasus tidak mencampuri. Sebab bila ditemukan kasus Pungli di Jabar pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke ranah hukum.
Baca Juga:18 Hacker Diciduk Polisi, Pelaku Incar Pengguna Kartu KreditTidak Sulit Adaptasi, Erick Weeks Siap Diturunkan
Untuk itu, Iwa mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus betul-betul hindari pungli bila tidak ingin beruurusan dengan hukum.
Di bagian lain, Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan Prof Asep Warlan Yusuf menilai, pungli yang diduga terjadi di DPMPTSP Kota Bandung, menjadi bukti masih ada jabatan ‘basah dan kering’.
”Di instansi pemerintahan itu rawan tindakan korupsi, tapi ternyata itu bisa lolos dari pengawasan,” ungkapnya, kemarin.
Dia menyebutkan adanya kasus dugaan pungli itu bisa jadi pembelajaran betul jika di Pmekot Bandung masih ada jabatan basah dan jabatan kering,
Asep menyebutkan jika kejadian itu menjadi tamparan keras bagi Pemerintahan Ridwan Kamil yang memang sudah banyak mendapatkan penghargaan di bidang pelayanan dan juga kinerja bahkan penggunaan teknologi ini.
”Ini bukan kecolongan karena sudah ada sistemnya. Buktinya, orang masih bisa mengakali sistem dan teknologi agar mendapat pelayanan khusus,” ujarnya. (dn/yan/rie)