”Saya harap proses pencairan gaji untuk PNS segera dilakukan. Jangan sampai, keterlambatan ini menjadi hambatan para PNS dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dan sebisa mungkin harus sudah selesai sebelum pelantikan pejabat baru dilakukan,” ujarnya.
Menurut Dadang, gaji PNS sudah diproses sejak 6 Januari 2017, namun karena adanya penataan ulang Susunan Organisasi Tata kerja (SOTK) baru pada tatanan pemerintahan itu mempengaruhi pendistribusian pegawai. Hal itu berdampak pada proses pembayaran gaji pada masing-masing OPD. ”Pendistribusian pegawai sebagai dampak dari SOTK baru, membuat BKD menunggu usulan pengajuan pembayaran gaji. Penyesuaian data pegawai tersebut menjadi dasar pembayaran gaji PNS,” pungkas Dadang. (gun/ign)
