bandungekspres.co.id, BANDUNG – Untuk mengantisipasi rawan pangan di Jawa Barat, Pemprov Jabar saat ini tengah merancang program untuk pemenuhan ketersediaan pangan di berbagai daerah.
Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Yayuk F. Baliwati mengatakan, pada 2016 Pemprov Jabar menargetkan penanganan 487 desa rawan pangan. Namun hanya terealisasi 64,88 persen.
Dirinya menyebutkan, saat ini Jabar masih memiliki daerah yang rawan pangan dengan jumlah 813 desa. Tapi, baru 316 desa saja yang baru tertangani. ”Yang belum membanggakan adalah poin pengadaan daerah rawan pangan. Targetnya ada 487 sesuai RPJMD tetapi yang tertangani 316 desa,” kata Yayuk dalam Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, kemarin (29/12).
Untuk mengatasi ini lanjut Yayuk pemprov tengan berupaya menangani kerentanan pangan dengan mengurangi akar masalah ketahanan pangan yaitu pada masalah akses pangan, sarana, ketersediaan pangan, hingga kesehatan dan gizi.
Dirinya menuturkan, masalah akses pangan disebabkan daya beli terbatas karena ada kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, variabilitas harga pangan yang tinggi sedangkan untuk masalah sarana adalah ketiadaan atau terbatasnya akses terhadap air, listrik, dan jalan.
Sementara itu, masalah ketersediaan pangan utamanya bersinggungan antara jumlah penduduk yang bertambah besar dibandingkan kemampuan produksi. Hingga masalah kesehatan dan gizi yakni balita dengan berat badan ada yang di bawah standar.
Selain itu, permasalahan yang masih ada di pertanian yakni alih fungsi lahan ke sektor nonpertanian yang sangat tinggi. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit. Sementara konsumsi padi-padian terutama beras masih tinggi.
Di tempat sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, salah satu penyebab kerawanan pangan salah satunya terjadi karena minimnya kondisi infrastruktur di daerah. ”Makanya ke depan, penataan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk memperlancar distribusi pangan ke daerah,” ungkap Deddy.
Dirinya mengusulkan, ke depan akan ada prioritas untuk menganggarkan pembangunan ifrastruktur di desa khususnya untuk pembangunan jembatan. ”Tahun depan ada anggaran memperbaiki jembatan desa. Semestinya difokuskan ke sana,” kata Deddy.
Deddy menuturkan, melalui rapat pleno tersebut dibahas sejumlah solusi untuk mengatasi ketahanan pangan di Jawa Barat. Di antaranya memperbaiki data pangan dengan membangun sistem informasi pangan yang sesuai kondisi lapangan.
