Bandung ‘Kebanjiran’ Lagi

“Nah dari hasil pendampingan tersebut, akhirnya kita bawa ke sini sehingga daerah-daerah yang hadir dengan kepala daerahnya, bisa melihat langsung hasil dari replikasi dan inovasi ini. Untuk dicontoh dan diterapkan di daerahnya.” Diah Natalisa Deputi Pelayanan Publik, Kemen-PANRB
“Nah dari hasil pendampingan tersebut, akhirnya kita bawa ke sini sehingga daerah-daerah yang hadir dengan kepala daerahnya,
bisa melihat langsung hasil dari replikasi dan inovasi ini. Untuk dicontoh dan diterapkan
di daerahnya.”


Diah Natalisa
Deputi Pelayanan Publik, Kemen-PANRB

“Silakan bagi kepala-kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah atau kepala dinas) atau kepala daerah bisa melihat dan menanyakan langsung pada stan-stan yang memamerkan beragam inovasi, yang sudah diterapkan.” Herman Suryatman Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemen-PANRB
“Silakan bagi kepala-kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah atau kepala dinas) atau kepala daerah bisa melihat
dan menanyakan
langsung pada stan-stan yang memamerkan
beragam inovasi, yang sudah diterapkan.”


Herman Suryatman
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
Kemen-PANRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’Kita ASN (aparatur sipil negara) bukan bersaing antar daerah lagi. Tapi dengan Jepang, Korea, Singapura. Tidak boleh lagi kalah. Kita perbaiki pelayanan publik yang berbasis nasional,’’ terang menteri dari kalangan pengusaha ini.

Menurut Asman, nasib perbaikan negeri kembali kepada para ASN. Presiden sudah mencanangkan tidak ada pungli. Maka, akan dilakukan pengawasan terus menerus. Oleh karenanya, dia kerap datang ke berbagai daerah tanpa memberi tahu. Seperti belum lama ini ke Makassar datang ke BPN setempat yang sudah berbasis teknologi informasi layanannya. Jika sudah diikat dengan sistem maka tidak ada lagi celah untuk bermain-main dengan pelayanan. Meskipun, kata, mantan angggota DPR RI ini, masih banyak yang harus diperbaiki. Misal, di sebuah pelayanan publik memiliki personel 170 orang. Namun, masyarakat yang meminta layanan 500 orang per hari.

’’Ke depan kita harapkan pelayanan publik seperti di Mc Donald. Pakai jam pasir. Ada kepastian waktu,’’ papar dia.

Asman berharap, Indonesia bisa cepat bangkit. Dari pelayanan publik konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Upaya itu terlihat dari pencanangan yang dilakukan Kemen-PANRB tahun depan. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota wajib menerapkan sistem E-Gov. Wali kota atau bupati yang tidak mau menerapkan akan diberi sanksi. Sebab, sekarang investasi sudah masuk ke daerah. ’’Mari kita bangun semangat perubahan. ASN ke depan modern. Mempercepat semua urusan. Bukan memperlambat. Honor diganti tunjangan terukur. Yang malas silakan tidur. Yang kerja keras kita berikan tunjangan kinerja,’’ ungkap dia. (hen)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan