Dikatakannya, untuk melayani pengungsi, posko Tagana juga langsung membuka posko dapur umum yang dipusatkan di Desa Kalangjaladri. ”Malam ini kita akan langsung buka dapur umum untuk melayani pengungsi,” ujarnya.
Sementara itu, terputusnya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Pangandaran akibat amblasnya jembatan Ciputrapinggan membuat akses transportasi ke Kabupaten Pangandaran terancam terputus.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Dadi Rohanady mengatakan, selain jembatan patah akibat dari hujan dengan intensistas tinggi di beberapa wilayah, juga terjadi banjir yang merendam 10 kecamatan dan lebih dari 20 desa.
Menurutnya, Informasi ini didapat ketika Komisi IV DPRD Jabar tengah melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran dipimpin langsung Ketua Komisi IV Ali Hasan (Golkar) dan beberapa anggota seperti Gatot Tjahyono, Budiyono (PDIP), Abdul Muiz (PKS), dan Lucky Lukmansyah Trenggana (PPP).
”Ini musibah terbesar setelah Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Kami berharap salah satu pusat pertumbuhan di Jabar Selatan tersebut dapat secepatnya melakukan recovery,” jelas Daddy ketika dihubungi Jabar Ekspres kemarin (12/10).
Untuk recovery, kata dia, Kabupaten Pangandaran pasti akan mengalami kesulitan dalam hal anggaran. Sebab daerah ini merupakan DOB, dan belum memiliki anggaran yang besar untuk pembangunan.
Dia mengatakan, perbaikan oleh Kementerian PUPR dengan block culvert diprediksi akan selesai dalam sebulan ke depan.
Untuk itu, Komisi IV sepakat agar pemasangan block culvert bisa dipercepat mengingat jalan yang terputus ini memiliki fungsi sangat vital sebagai penghubung antara provinsi Jabar dan Jateng melalui jalur selatan.
Daddy menuturkan, saat ini sudah membuat jembatan darurat di kiri dan kanan jembatan eksisting yang dibantu oleh Batalyon Zipur dan Kementerian PU Pera. Sedangkan untuk dana pemasangan sekitar Rp 1,8 miliar tersebut sudah disanggupi Gubernur Jabar.
Untuk Pangandaran, akan mengalokasikan Rp 2,5 miliar dalam APBD Perubahan. Sementara, pemasangannnya diperkirakan memakan waktu sekitar tiga minggu. ”Ini harus dipercepat, meskipun ada rekayasa lalu lintas tetapi itu bisa merusak jalan kota karena kapasitas kendaraan, terutama truk bermuatan di atas 20 ton,” ungkap Dady. (obi/yan/rie)
