Pemerintah Buka Opsi Relokasi

bandungekspres.co.id, Garut – Suasana Kabupaten Garut Kamis (22/9) pagi begitu riweuh. Jalanan macet di sejumlah titik hingga mencapai 4-5 kilometer karena dijejali banyak kendaraan. Berbagai mobil rescue terlihat lalu lalang. Alat berat juga disiagakan di beberapa titik.

Menengok posko pengungsian, tampak sejumlah ibu-ibu, tagana, TNI dan relawan tampak sibuk di dapur umum. Menghitung kembali berapa makanan yang harus disipakna untuk para pengungsi banjir bandang di Kabupaten Garut. Suasana memang begitu chaos pasca bencana yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Garut itu, Selasa (20/9) malam hingga Rabu (21/9) pagi.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa ikut bergelut membantu para ibu-ibu tersebut. Dia ingin memastikan semua kebutuhan logistik terpenuhi. ”Dari dua dapur umum yang disambangi, proses delivery-nya alhamdulillah terpenuhi,” tuturnya.

Dia menuturkan, sejatinya kebutuhan bahan pangan sudah dipasok oleh pemerintah daerah. Kemudian, ada jatah beras cadangan pemerintah yang bisa dicairkan oleh pemda saat kondisi bencana. Pemda kabupaten/kota bisa mencairkan hingga 100 ton bila telah mengeluarkan SK tangap darurat. Jika memang masih tak mencukupi, Pemerintah Provinsi bisa mengeluarkan SK serupa. Sehingga beras bisa dikucurkan hingga 200 ton. Biasanya, masa pengungsian sendiri dilakukan selama 14 hari.

”Tapi kalau memang maish tak mencukupi, Kemensos bisa mengucurkan lebih dari itu. Tentu dengan tahapan tersebut dahulu,” ungkapnya.

Selain memastikan kebutuhan logistik terpenuhi, Khofifah turut memberikan sejumlah bantuan dana bagi korban. Korban terdampak diberikan dana jaminan hidup sebesar Rp 900 ribu per jiwa.

Sementara itu, bagi korban meninggal, ahli waris mendapat dana santunan sebesar Rp 15 juta per orang. Hingga saat ini, dari 23 korban meninggal di Kabupaten Garut, baru 12 ahli waris yang teridentifikasi. Jadup dan santunan ini juga diberikan bagi korban terdampak banjir dan longsor di Sumedang.

”Sisanya masih terus kimi identifikasi, termasuk korban terdampak. Ini akan dilakukan oleh dinsos kabupaten,” papar Ketua Muslimat NU itu.

Sementara itu, disinggung soal rencana relokasi korban, Khofifah menyanggupi. Menurutnya, hampir dari seluruh kejadian bencana longsor berakhir dengan opsi relokasi. Karena, daerah yang terdampak longsor itu sudah mendandakan tingkat kerawanan tanah yang dihuni tinggi. Dan bila sudah demikian, tentu risiko kembali terkena longsor saat didirikan hunian tetap akan tetap sama.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan