bandungekspres.co.id, BANDUNG – Berkurangnya nilai anggaran pada APBD Perubahan berdampak pada seluruh OPD. Mereka harus harus pintar menyiasati penggunaan anggaran lebih efiesien.
Ketua DPRD Ineu Purwadewi mengatakan, kondisi ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan pada OPD. Sebab program yang telah menjadi prioitas masih tetap akan dilaksanakan.
Ineu menilai, OPD harus pandai-pandai dalam mengelolaan anggaran yang telah diberikan nanti. Tapi, dalam sisa waktu tiga bulan ini, OPD juga harus bisa maksimal kelangsungan pembangunan di Jabar.
”Jadi harus pandai-pandai mana yang menjadi prioritas apalagi Jabar sekarang sedang berduka jadi harus pandai-pandai dalam menggunakan anggaran,” jelas Ineu ketika ditemui usai sidang Paripurna pandangan Fraksi mengenai APBD Perubahan kemarin (21/9).
Dirinya menuturkan, setelah dikaji oleh Komisi-Komisi di DPRD Jabar untuk APBD P terjadi pemangkasan di beberapa OPD. Tapi ini, dilakukan untuk mengutamakan prioritas program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga ada beberapa pos anggaran harus digeser peruntukannya.
Selain itu, lanjut Ineu pergeseran ini juga dilakukan karena ada penundaan anggaran dari pusat seperti Dana Transfer Daerah (DTD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pemangkasan dan penundaan. Sehingga harus menjadi perhatian bersama.
Ineu menyebutkan, volume anggaran perubahan ada kenaikan bila dibandingkan dengan volume pada APBD yang berjumlah Rp 29,4 triliun. Sedangkan pada APBD perubahan Rp 29.9 triliun (kenaikan Rp 559 juta).
Dia mengatakan, jumlah tersebut sudah dilakukan pencermatan secara seksama temasuk pada Sisa Lelang yang tidak terlaksana. Dana ini bisa digunakan untuk keperluan prioritas seperti PMU dana BOS SMA/SMK, Bantuan Infrastruktur Dana Desa, dan beberapa program RPJMD yang tertunda.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga HM Guntoro mengaku, tidak merasa khawatir dengan adanya pemangkasan anggaran pada APBD Perubahan ini. Menurutnya pemangkasan yang dilakukan pada dinas yang dipimpinnya merupakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur untuk memprioritaskan kebutuhan pembangunan.
Dia mengatakan, dana yang dikucurkan ke Dinas Bina Marga selama ini sudah cukup memadai. Baik untuk pembangunan infrastruktur jalan raya maupun pemeliharaan.
Namun demikian, dia menghawatirkan terhadap anggaran pemeliharaan jalan yang dipotong. Sebab, akan berdampak pada perbaikan.
