Selain itu, menurutnya penataan angkuta kota perlu dilakukan. Sebab, tidak semua kawasan di Kota Bandung terakses angkot, sehingga membuat masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari. ”70 persen tidak terlayani (angkot) atau blank spot,” katanya.
Meski begitu, jumlah angkot terlalu banyak sehingga pendapatan para sopir menjadi kecil. ”Padahal kalau ada penjadwalan secara baik, hal ini tentu tidak terjadi. Pemerintah harus meyakinkan para pengusaha jika diatur, dibagi jalannya, bergantian, sopir akan mendapatkan pendapatan lebih baik,” ucapnya.
Lebih lanjut dia katakan, akan berbahaya jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk menarik masyarakat agar beralih ke kendaraan umum. Bahkan, menurutnya di Kota Bandung harus ada pembatasan jumlah kendaraan pribadi. ”Langkah besar yang bisa diambil, batasi motor dan mobil,” pungkasnya. (agp/pojokjabar/JPG/fik)