Prioritaskan Penyediaan Lapangan Pekerjaan dan Pemerataan Pendidikan

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Ketersediaan lapangan pekerjaan di Jawa Barat menjadi perhatian serius bagi Fraksi Demokrat. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh saat ini angka pengangguran di Jabar masih terbilang cukup tinggi.

Ketua Fraksi Demokrat, Herlas Juniar mengatakan ketersedian lapangan pekerjaan di Jabar saat ini masih belum optimal meskipun program yang dicanangkan Pemprov Jabar untuk menekan angka pengagguran sudah dilaksanakan.

”Pemprov kan punya program 100 ribu wirausahawan baru dan 1 Juta lowongan kesempatan kerja, fraksi kami sudah mendukung dan akan terus mendorong dari awal,” kata Herlas.

Namun demikian pada kenyataannya program yang digulirkan ini masih belum terakomodir khusnya masyarakat di daerah.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, artinya kesempatan bekerja di negeri sendiri sudah sangat minim.

Dirinya menilai, membuka lapangan pekerjaan sebesar besarnya harus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Meski diakuinya kondisi ini tidak cukup mengingat selama ini skill tenaga kerja belum memadai, sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan tambahan agar bisa diterima sesuai dengan kebutuhan dunia kerja apalagi jelang diberlakukan Masyarakat Ekoinomi ASEAN (MEA)

”Ini persoalan kita dan kita seharusnya bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri,” ucap dia.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pemprov Jabar masih butuh peningkatan keberadaan sekolah-sekolah diberbagai daerah.

Fraksi yang dipimpinya berjanji akan selalu konsen dan mendukung sepenuhnya atas alih kelola SMA/SMK ke Pemprov Jabar sekaligus melakukan pemerataan dengan melakukan pembanmgunan sekolah-sekolah diberbagai daerah.

Menurutnya, pemerataan dalam bidang pendidikan bukan saja pada pembangunan fisik saja, tetapi tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan di daerah harus menunjang sehingga jangan sampai ada aturan standarisasi yang diterapkan oleh pusat tetapi fasilitas belajar mengajar dan kualitas tenaga pengajar kurang berkualitas.

”Rencana penambahan sekolah untuk SMA/SMK di daerah daerah akan selalu didorong dan segera terwujud,”pungkas dia. (yan/asp)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan