bandungekspres.co.id, SUMEDANG – Gara-gara menjadi sorotan dalam beberapa tahun lalu, perbaikan terus dilakukan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN). Bukan hanya KPK dan Komnas HAM, beberapa instansi terkait yang lain juga digandeng.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, beberapa instansi yang akan dilibatkan, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dinas Kesehatan TNI, dan pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa kriteria penerimaan praja IPDN sesuai dengan standar dan kebutuhan. ”Sebab, perubahan fundamental di IPDN adalah penataan pola recruitment peserta didik,” ujarnya di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin (7/8). Hal itu, lanjut dia, tidak terlepas dari target revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi, khususnya di lingkup aparat pemerintahan.
Bukan hanya itu. Selain di ranah perekrutan, perbaikan dilakukan di ranah output. Tujuannya, lulusan IPDN benar-benar bisa mengimplementasikan pendidikannya secara tepat. Saat ini Kemendagri merancang pola karir bagi lulusan pamong praja muda agar bisa mengawali karirnya dan bekerja dengan konsentrasi penuh kepada tugas pengabdian. Sayangnya, Tjahjo tidak membeberkan bagaimana teknisnya.
Dia hanya menekankan, lulusan IPDN tidak boleh memilih-milih pekerjaan dan lokasi penempatan. Hal itu sebagaimana amanat UU Aparatur Sipil Negara (ASN). (far/c4/agm/rie)