Selain itu, tutur DS, jika memang ingin membuat Partai Golkar Kabupaten Bandung menjadi partai yang modern, maka sebaiknya tradisi-tradisi politik intimidasi, kesepakatan elit (oligarchy), politik dagang sapi, politik tanpa idealisme atau politik ambigu harus dihilangkan.
Sehingga, masing-masing Calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung harus benar-benar melakukan revitalisasi dan reformasi partai, maka voting pemilihan ketua DPD Kab. Bandung harus dilakukan secara terbuka. Pasalnya, mereka masing-masing para calon kontestan ingin membuat Partai Golkar menjadi partai yang modern dan kuat dlm berdemokrasi.
”Sementara, calon ketua DPD yang menolak voting terbuka bisa dinilai tidak membawa semangat perubahan pada Partai Golkar. Untuk itu, jika ingin disebut sebagai kader yang mendukung proses demokrasi yang baik, maka seharusnya tidak ada kader termasuk calon ketua yang akan menolak usulan voting terbuka apalagi Kesepakatan kepentingan Elit yg tidak mendengar aspirasi Kader,” pungkasnya. (yul/fik)
