bandungekspres.co.id, BANDUNG – Adanya pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) yang rencananya akan menggunakan dana dari pihak swasta sangat disayangkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Menurutnya. wacana pembiayaan LRT yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tersebut akan memasukan unsur swasta dalam pendanaannya. ”Hemat saya kalau ini benar pihak swasta jangan dilibatkan dulu soalnya nanti pasti kita dirugikan,” Deddy, belum lama ini.
Dirinya mengaku kurang setuju bila pembiayaan dikelola swasta apalagi ada keterlibatan pihak swasta asing. Hal ini yang paling dirugikan nantinya adalah masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga:Italia vs Belgia, Dibayangi Memori yang PahitJerman Sukses Gulung Ukraina Dua Gol Tanpa Balas
Dirinya menginginkan, dalam pembiayaan harus dilakukan perhitungan yang matang. Sebab pinjaman dari pihak swasta tentunya akan menjadi beban bagi masyarakat.
”Coba dihitung kembali. Kalau pakai swasta kan harus balikin modal, harus dapet untung dengan tempo secepatnya. Maka harga harus tinggi. Kalau mau terjangkau harus disubsidi oleh pemerintah, nah siapa yang mau mengsubsidi?” ujar Deddy.
Dirinya menuturkan, usulan ini bermula dari Menteri bumn Rini Soemarno serta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Padahal, dalam pertemuan sebelumnya hanya membahas penganggaran dari APBN. ”Proyek ini merupakan pengurai kemacetan di kota besar dan juga sumber investasi negara,” ungkapnya sambil menambahkan, masalah macet tidak hanya persoalan di Kota Bandung.
”Silakan saja kota Bandung untuk melakukan itu. Tapi, ini Bandung Raya,” cetus Deddy
Menurutnya, Pemprov Jabar sudah meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali anggaran untuk pembangunan LRT jika memang akan dibiayai swasta. ”Kita sudah memberikan surat kepada Menteri Perekonomian, mungkin belum ditandatangani oleh Presiden. Makanya sekarang kita tinggal menunggu Perpres-nya,” ucap Dedy
Senada denganya, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Gatot Tjahyono mengatakan, pembangunan kereta LRT Bandung Raya saat ini sedang dibahas baik oleh pemerintah pusat, Provinsi Jabar maupun kabupaten/kota.
”Memang pada awalnya LRT itu akan dibiayai APBN. Hanya saja perkembangannya di beberapa titik atau kota akan di-sharing dengan investasi swasta,” jelas Gatot ketika ditemui di Gedung DPRD kemarin (12/5).
Baca Juga:Keperkasaan Hamilton di F1 GP KanadaKolombia 2 vs 3 Kosta Rika, Perjudian Berujung Bumerang
Untuk Kota Bandung, kata dia, pembangunan LRT harus disinergikan dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sehingga ini menjadi pertimbangkan supaya percepatan pembangunannya bisa sinergis.