bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Menata Kota Bandung, diakui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil butuh waktu dan biaya. Apalagi warga Bandung yang menuntut hasil kerja nyata yang kasat mata. Untuk itu, membangun Bandung, tidak perlu banyak omong. Tetapi kerja dan terus bekerja.
”Benih perubahan sudah saya tabur, tapi hasilnya memang masih ada yang belum bisa dipanen,” kata pria yang akrab disapa Emil ini usai rapat pimpinan di ruang kerjanya kemarin (6/6).
Dia menjelaskan, banyak kegiatan pembangunan di Kota Bandung yang tidak sesuai jadwal dan melenceng dari harapan. Namun, itu tidak sepenuhnya kesalahan Pemerintah Kota Bandung.
”Pembangunan di Kota Bandung banyak yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita (pemkot) hanya mengeluarkan dana pendamping dari APBD sebesar 10 persen saja,” tukas Emil.
Emil mencontohkan, rencana pembangunan fly over di Jalan Jakarta, anggaran pembangunannya menelan biaya Rp 40 miliar itu, 90 persen didanai APBN.
”Maka, kita hanya perlu menyiapkan metode kerjanya saja. Melalui teknologi dari Korea, pembiayaan bisa lebih murah. Termasuk sistem kerja ditemukan pengerjaan yang lebih cepat,” ujar Emil.
Atas referensi itu, yang diawali pendekatan intensif melalui Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan), akhirnya pemerintah pusat setuju Kota Bandung dijadikan percontohan untuk teknologi baru tersebut.
”Menggunakan teknologi Korea itu ada pengiritan biaya hingga 60 persen. Maka, tidak kurang dari enam titik fly over akan dikerjasamakan dan dikerjakan dengan metode tersebut,” kata Emil.
Selanjutnya, sambung Emil, kalau tidak ada halangan mulai minggu depan sudah ada kegiatan dalam pembangunan fly over Jalan Jakarta. Lebih terinci, tahapannya ada di Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Sementara itu, terkait Laporan Pembangunan Pemerintah Daerah (LPPD), yang jadi bahasan dalam Rapat Pimpinan (Rapim), Emil menginginkan, LPPD tahun depan masuk 10 besar.
Meski, sekarang masih bertengger di rangking 22, namun, masih berproses dengan sakip dalam meraih opini Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengejar Wajat Tanpa Pengecualian (WTP).
”Tetapi kalau mau jujur, dengan kondisi pengelolaan aset Pemkot Bandung, yang masih kurang baik, rasanya besok dalam Laporan Hasil Perhitungan (LHP) BPK, feeling saya kota Bandung masih mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP),” sebut Emil.
