bandungekspres.co.id, SUMUR BANDUNG – Dalam mendukung udagan pencapaian target pajak daerah, Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung terus berinovasi. Salah satunya menghadirkan layanan aplikasi Sintem Informasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (SIPP).
Kepala Disyanjak Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, rencananya hari ini (31/5), Wali Kota Bandung Ridwan Kamil secara resmi akan me-launching-nya.
Ema menjelaskan, gagasan membuat aplikasi SIPP sebetulnya sederhana. Fakta lapangan membuktikan dalam sehari tidak kurang dari 112 wajib pajak menanyakan sebatas hal-hal yang berkaitan dengan besaran tagihan pajak, luasan tanah, atau data tentang PBB lainnya.
Padahal kalau sebatas itu tidak perlu tatap muka, dan tak memakan waktu baik WP maupun petugas Disyanjak.
”Atas dasar kajian tersebut, kita tingkatkan layanan PBB. Cukup mengakses SIPP. Melalui cara mudah, cukup memasukan NOP, kecuali perbaikan melalui online memasukan data pribadi,” ujar Ema kemarin (30/5).
Kendati demikian, kata Ema, aplikasi itu tak ada hubungannya dengan langkas penuntasan tunggakan PBB yang nilainya tidak kurang dari Rp 970 miliar. Untuk masalah tunggakan PBB, Disyanjak akan gunakan tata cara sensus. Diharapkan, strategi ini dapat selesaikan nunggakan pajak yang berlarut.
”Ada doble pajak dan ketidakakuratan data. Persoalan ini yang mendominasi hutang PBB. Tetapi, saya yakin dengan validasi data hutang PBB, sebenarnya hanya setengah dari Rp 970 miliar,” sebut Ema.
Selain SIPP, turut di-launcing Location base information (Iklan Berbasis Lokasi). Sistem ini berikan keuntungan dalam kesinambungan bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait pajak orang pribadi dan pajak daerah. ”Kami ingin informasi masyarakat semakin lengkap. Sebab sering salah sasaran ketika menanyakan jenis pajak,” ujar Ema.
Pemkot Bandung juga bakal me-lauching dua bis layanan untuk pajak daerah. Bis tersebut akan bersinergi dengan kewilayahan. Misalnya, kolaburasi saat ada acara hiburan rakyat. Bis layanan ini bisa menyajikan film tentang pajak daerah. ”Cara demikian akan efektif dan tak membosankan masyarakat yang menonton,” ujar mantan Kepala BPPT ini.
Kendaraan ini sifatnya keliling yang dikerjasamakan dengan meminjamkan ke BPN. ”Layanan BPN bisa dilaksankan di mobil tersebut. Akan makin memudahkan tingkat akurasi data PBB dan BPHTB,” terang Ema.
